DPRD Kotim ragu pembenahan Pantai Ujung Pandaran cepat dongkrak PAD

Sampit (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah meragukan pembenahan objek wisata Pantai Ujung Pandaran yang saat ini berlangsung nantinya mampu mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dalam waktu singkat .

"Setelah melakukan tinjauan lapangan, kami dari Komisi III pesimistis proyek yang menelan dana tidak sedikit tersebut bisa sesuai rencana awal yaitu bisa menjadi daya tarik baru destinasi di Ujung Pandaran," kata anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Senin.

Pekan lalu Komisi III meninjau perkembangan kegiatan pembangunan pembenahan Pantai Ujung Pandaran. Rombongan legislator ini terdiri dari H Suprianto, H Ramli dan Riskon Fabiansyah didampingi salah satu Kepala Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta rekanan pelaksana proyek besar tersebut.

 Pembenahan objek wisata berjarak sekitar 85 kilometer dari pusat kota Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur itu salah satu program pemerintah kabupaten yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD berupa peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata.

Pembenahan Pantai Ujung Pandaran dibiayai dengan penganggaran sitem tahun jamak atau multi years dengan total anggaran mencapai Rp40 miliar. Pembangunan sarana pendukung pariwisata itu ditargetkan selesai pada Maret 2020. 

Menurut Riskon, berdasarkan pantauan dan keterangan konsultan, proyek berbiaya Rp40 miliar itu ternyata hanya sekitar 30 persen dari rencana pembenahan besar-besaran objek wisata andalan tersebut. Untuk menyelesaikan semua pembangunan sesuai rencana yang telah dibuat maka dibutuhkan dana mencapai Rp160 miliar.

Baca juga: Kostum unik peserta luar daerah ramaikan 'Sampit Ethnic Carnival'

Hal itulah yang membuat Komisi III pesimistis pembenahan itu akan mampu dengan cepat mendongkrak PAD dari objek wisata tersebut karena ternyata jika pun proyek tahun jamak tahap ini tuntas, maka masih ada banyak tahap lain yang harus dikerjakan dan membutuhkan dana sangat besar.

Politisi muda Partai Golkar yang akrab disapa Eko mengatakan, seharusnya ada kajian yang mendalam terkait rencana ini sebelumnya mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang prioritas, meski itu tetap untuk sektor pariwisata.

"Seharusnya sebelum proyek tersebut dijalankan, perlu ada kajian mendalam dari pemerintah daerah melalui leading sektor terkait dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah mengenai efektivitas dan pemanfaatan dari program yang dijalankan agar tepat guna dan sasaran. Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah daerah cenderung mubazir dan kurang bermanfaat," demikian Riskon.

Sementara itu, abrasi terus melanda Pantai Ujung Pandaran sehingga semakin mengancam aset wisata milik pemerintah daerah yang ada di objek wisata tersebut. Penanggulangan abrasi juga harus menjadi prioritas agar pantai indah tersebut bisa diselamatkan dan tetap menjadi objek wisata andalan yang paling diminati.

Baca juga: AIDS sudah renggut tujuh nyawa di Kotim