Kementerian PUPR berpotensi menambah kuota BSPS Kalteng pada 2020

id Pemprov kalteng, kalteng, kalimantan tengah, disperkimtan, leonard s ampung, bsps, rtlh, rlh, rumah tidak layak huni, rumah layak huni, dirjen penyedi

Kementerian PUPR berpotensi menambah kuota BSPS Kalteng pada 2020

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Khalawi Abdul Hamid (baju putih) didamping Kepala Disperkimtan Kalteng Leonard S Ampung (kanan) saat melakukan kunker ke Palangka Raya beberapa waktu lalu. ​​​​​​​ (ANTARA/Ho-Disperkimtan Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI berpotensi menambah kuota pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020.

Informasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Khalawi Abdul Hamid saat berkunjung ke Palangka Raya beberapa waktu lalu, kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng Leonard S Ampung, Kamis.

"Kedatangan beliau dalam rangka silaturahmi dan kunjungan kerja. Kami pun bersyukur karena beliau telah datang kesini, karena membawa angin segar terhadap pembangunan di daerah," katanya di Palangka Raya.

Pada pertemuan itu, pihaknya menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan pembangunan di Kalteng, termasuk salah satunya mengenai perumahan yang dalam hal ini adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai daerah.

Baca juga: Pemerintah entaskan 4.000 RTLH di Kalteng tahun 2020

Baca juga: Disperkimtan Kalteng optimalkan pembangunan jalan lingkungan pada 2020

Baca juga: Sugianto pimpin Kalteng, puluhan kilometer jalan pemukiman sudah diperbaiki


Leo menjabarkan, jumlah RTLH di Kalteng saat ini mencapai 120 ribu lebih dan secara bertahap terus dientaskan jumlahnya melalui berbagai program yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk melalui program BSPS pada 2020 yang mendapatkan kuota sebanyak 4.000 unit RTLH.

"Menanggapi hal itu, Dirjen Penyediaan Rumah menyampaikan, akan memberikan tambahan untuk kuota program BSPS tersebut pada 2020 dan 2021 mendatang," katanya di sela kegiatan kerjanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui berbagai program yang dilaksanakan pihak kementerian itu, maka dana pembangunan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi cukup signifikan bagi Kalteng.

Sehingga diharapkan upaya mengentaskan RTLH bisa terus dioptimalkan dan meningkatkan jumlah rumah layak huni (RLH). Pihaknya juga mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota maupun pihak terkait lainnya, bersama-sama mendukung percepatan pengentasan RTLH di Kalteng.

"Dana APBN yang masuk ke Kalteng dalam upaya pengurangan RTLH cukup signifikan. Tahun ini sudah sekitar Rp70 miliar, semoga bisa bertambah menjadi Rp100-150 miliar," kata Leonard.

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar