Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyinggung piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Sumber Daya Alam (SDA) pada 2015 yang pernah mencapai Rp26 triliun.
"Ketika tahun 2015 ketika pertama kali masuk ke KPK saya minta kepada litbang waktu itu tolong jelaskan kepada saya berapa sih piutang PNBP kita. Dari tambang, dari kontrak karya, dari perjanjian pertambangan batu bara, itu ada Rp26 triliun," ucap Syarif.
Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi publik "Evaluasi Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam" melalui video telekonferensi di Jakarta, Rabu.
Ia pun mempertanyakan pemerintah yang tidak sanggup untuk menagih piutang PNBP dari sektor SDA tersebut.
"Ini tahun 2015 makanya ini uang piutang ya bukan uang korupsi tetapi uang piutang pun pemerintah tidak sanggup menagihnya, baik itu Kementerian ESDM hampir-hampir tidak berkuasa karena sebagian sudah lari ke luar negeri sebagian sudah tutup kantornya, macam-macam," tuturnya.
Namun, kata dia, setelah menjabat empat tahun di KPK, ia meyakini piutang PNBP tersebut sudah mulai berkurang.
"Saya yakin sekarang setelah dalam empat tahun kami di KPK saya pikir piutangnya itu sudah mulai berkurang karena sebagian kita berhasil. Itu pun harus dengan persuasi yang sangat keras," ujar Syarif.
Ia pun mengharapkan pimpinan KPK saat ini juga terus menagih piutang PNBP tersebut apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Saya berharap pimpinan KPK yang sekarang juga masih terus meminta uang piutang itu apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita butuh uang sebetulnya, masa uang kita tidak disetor padahal itu uang beneran," ungkapnya.
Berita Terkait
Diduga peras investor Rp10 M, Kejati Bali OTT Bendesa Adat Berawa
Jumat, 3 Mei 2024 15:22 Wib
Permohonan m-paspor di Palangka Raya per hari mencapai 50 orang
Kamis, 2 Mei 2024 18:41 Wib
Polisi berupaya keras ungkap kasus pencurian marak di Palangka Raya
Kamis, 2 Mei 2024 17:10 Wib
BYD pamerkan konsep Ocean-M, hatchback listrik dengan desain agresif
Jumat, 26 April 2024 16:47 Wib
Legislator Mura minta Pemkab anggarkan pembangunan Gedung KONI
Rabu, 24 April 2024 16:33 Wib
Imigrasi Palangka Raya manfaatkan momen berbagi takjil sosialisasi m-paspor
Kamis, 28 Maret 2024 21:56 Wib
Kapolda Kalteng minta masyarakat waspadai aksi curanmor
Selasa, 19 Maret 2024 14:51 Wib
Gibran berpeluang jadi Ketum Golkar
Rabu, 13 Maret 2024 18:12 Wib