Reses DPRD Kotim banyak ditanya soal bantuan sosial
Sampit (ANTARA) - Reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah kali ini banyak ditanya masyarakat terkait bantuan sosial karena banyak warga mengaku belum menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah.
"Tugas kami untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial. Penyalurannya harus tepat sasaran dan sesuai aturan sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Rudini di Sampit, Kamis.
Rudini melaksanakan reses bersama anggota dewan lainnya yang sama-sama berasal dari daerah pemilihan 1 atau Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mereka adalah Riskon Fabiansyah, Sutik, SP Lumban Gaol, Muhammad Kurniawan Anwar, H Suprianto, Perdamean Gultom, Bima Santoso, Khozaini dan Modika Latifah Munawarah.
Mereka sudah berkunjung ke enam desa yaitu Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui dan Desa Bapanggang Raya. Selain usulan peningkatan infrastruktur, warga dan pemerintah desa yang dikunjungi banyak yang mempertanyakan tentang penyaluran bantuan sosial.
Seperti diketahui, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, wabah virus mematikan ini juga telah mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk itulah perlunya pendataan akurat dan pengawasan ketat agar penyaluran berbagai jenis bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pusat hingga daerah, benar-benar terlaksana.
Baca juga: Bantuan ikan segar untuk 1000 keluarga di Kotim cegah COVID-19
Terlebih saat situasi sulit ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
"Dari enam desa yang sudah kami kunjungi, sudah ada empat desa yang telah melakukan validasi data dan finalisasi serta penetapan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan tersebut, namun. sampai sekarang bantuannya tersebut belum juga tiba makanya masyarakat menanyakannya," kata Rudini.
Rudini menegaskan, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal meski di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu perhatian serius karena menyangkut nasib masyarakat.
Dia berharap pemerintah pusat hingga kabupaten segera menyalurkan bantuan yang telah dijanjikan. Selanjutnya pandemi COVID-19 ini diharapkan segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Baca juga: Pemkab Kotim salurkan bantuan untuk 8.980 warga terdampak banjir
Baca juga: Anggota DPRD Kotim kompak ajak masyarakat dukung pencegahan COVID-19
"Tugas kami untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial. Penyalurannya harus tepat sasaran dan sesuai aturan sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Rudini di Sampit, Kamis.
Rudini melaksanakan reses bersama anggota dewan lainnya yang sama-sama berasal dari daerah pemilihan 1 atau Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mereka adalah Riskon Fabiansyah, Sutik, SP Lumban Gaol, Muhammad Kurniawan Anwar, H Suprianto, Perdamean Gultom, Bima Santoso, Khozaini dan Modika Latifah Munawarah.
Mereka sudah berkunjung ke enam desa yaitu Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui dan Desa Bapanggang Raya. Selain usulan peningkatan infrastruktur, warga dan pemerintah desa yang dikunjungi banyak yang mempertanyakan tentang penyaluran bantuan sosial.
Seperti diketahui, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang luas. Tidak hanya mengancam keselamatan, wabah virus mematikan ini juga telah mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk itulah perlunya pendataan akurat dan pengawasan ketat agar penyaluran berbagai jenis bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah pusat hingga daerah, benar-benar terlaksana.
Baca juga: Bantuan ikan segar untuk 1000 keluarga di Kotim cegah COVID-19
Terlebih saat situasi sulit ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
"Dari enam desa yang sudah kami kunjungi, sudah ada empat desa yang telah melakukan validasi data dan finalisasi serta penetapan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan tersebut, namun. sampai sekarang bantuannya tersebut belum juga tiba makanya masyarakat menanyakannya," kata Rudini.
Rudini menegaskan, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal meski di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu perhatian serius karena menyangkut nasib masyarakat.
Dia berharap pemerintah pusat hingga kabupaten segera menyalurkan bantuan yang telah dijanjikan. Selanjutnya pandemi COVID-19 ini diharapkan segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Baca juga: Pemkab Kotim salurkan bantuan untuk 8.980 warga terdampak banjir
Baca juga: Anggota DPRD Kotim kompak ajak masyarakat dukung pencegahan COVID-19