Sampit (ANTARA) - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten terus mengoptimalkan penerapan sistem online dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah karena diyakini membawa banyak dampak positif.
"Untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah mengupayakan komputerisasi sistem perpajakan daerah atau secara online. Ini dapat mengurangi potensi kebocoran, lebih transparan dan realisasinya lebih baik," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Senin.
Tahun 2020 ini pendapatan asli daerah Kotawaringin Timur ditarget Rp270 miliar. Target itu terdiri dari pajak daerah Rp75 miliar, retribusi daerah Rp20.288.751.825, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13.391.483.475 dan lain-lain PAD yang sah Rp161.319.764.700.
DPRD mendorong pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Selain mengoptimalkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, seluruh satuan organisasi perangkat daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi baru pendapatan asli daerah.
DPRD meyakini potensi tersebut masih cukup besar namun belum digali optimal. Diperlukan terobosan dan kreativitas untuk menggali potensi baru pajak maupun retribusi daerah.
Juliansyah menyebutkan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi yang masih bisa dioptimalkan. Pelayanan perizinan investasi juga membawa dampak terhadap percepatan pelayanan, sekaligus mengoptimalkan pendapat.
Penerapan sistem online dalam pelayanan pajak daerah seperti yang dijalankan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) harus terus ditingkatkan. Sistem online dapat mempermudah masyarakat membayar pajak sehingga dapat meningkatkan minat dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah.
Baca juga: DPRD Kotim soroti tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran
Selain itu, pelayanan secara online mengurangi frekuensi pertemuan antara masyarakat dengan petugas pelayanan. Secara langsung ini dapat memangkas birokrasi serta mengurangi potensi-potensi penyimpangan maupun kecurangan.
"Potensi-potensi yang ada harus terus digali dan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah kita. Peningkatan PAD berpeluang mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas, diantaranya sektor pendidikan bermutu, kesehatan terjamin, penyerapan tenaga kerja yang meningkat serta pembangunan berkualitas dan berkelanjutan," kata politisi yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan anggaran keuangan tahun 2019.
Predikat tertinggi yang berhasil diraih untuk enam kali berturut-turut tersebut menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang diakui oleh BPK. Prestasi ini harus terus ditingkatkan dan terus membenahi berbagai kekurangan yang masih terjadi.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan lima prioritas penanganan COVID-19
Baca juga: Umat Hindu di Kotim diminta terus ikut menjaga kamtibmas pilkada
