Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tetap berupaya menjalankan tugas secara maksimal meski di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda saat ini.
"Selain bidang anggaran dan legislasi, salah satu tugas dan fungsi DPRD ini adalah pengawasan. Makanya kami tetap menjalankan tugas itu meski pandemi COVID-19 masih terjadi, tapi tentu tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan mencegah COVID-19," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie di Sampit, Rabu.
Sejak Selasa (7/7), masing-masing Komisi kembali turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dijalankan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan mitra kerja masing-masing.
Hari ini, masing-masing Komisi juga kembali turun ke lapangan, diantaranya Komisi II yang berkunjung ke Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Komisi III memantau perkembangan pembangunan sirkuit balap motor di Sampit, sedangkan Komisi lainnya juga melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan.
Pengawasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan. Hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan bagi DPRD dalam mengevaluasi dan membantu mencarikan solusi terhadap berbagai kendala yang ada.
"Pengawasan ini untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai rencana. Jika ada kendala maka bisa dibahas bersama untuk dicarikan solusinya," ujar Rinie.
Baca juga: Ternyata ini penyebab keterlambatan penyelesaian sirkuit balap motor di Kotim
Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati mengatakan, kemarin kunjungan mereka lakukan ke Desa Pantap Kecamatan Mentaya Hulu. Hari ini kunjungan dilaksanakan ke wilayah Selatan, khususnya lokasi pengembangan minapolitan di Sei Ijum Raya.
Selain mengawasi realisasi program pembangunan, kegiatan ini juga memantau penanganan COVID-19. Pengawasan tidak hanya terhadap penanganan upaya memutus mata rantai penularan COVID-19, tetapi juga penanganan dampak sosial ekonomi yang muncul.
"Kegiatan itu sesuai dengan fungsi dan tugas kami selaku anggota DPRD dalam hal pengawasan, untuk mengetahui lebih dekat proses penanganan akibat dampak pandemi COVID-19,” kata Darmawati.
Pemantauan dilakukan terhadap penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Seperti diketahui, bantuan sosial disalurkan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Kami lihat penanganan di desa ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi serta arahan pemerintah, seperti halnya di desa Pantap, semua masyarakat yang terdata menerima bantuan dari pemerintah,” demikian Darmawati
Baca juga: Dinas Pertanian Kotim gandeng Gugus Tugas COVID-19 pantau pelaksanaan kurban
Baca juga: Warga Kotim serahkan buaya ke BKSDA karena takut diserang
