DPRD Kotim dorong Disdukcapil jemput bola pelayanan adminduk ke pelosok

Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk, diantaranya dengan jemput bola ke kawasan pelosok.

"Informasi yang kami dapat, masih banyak warga kita yang belum mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP, kartu keluarga dan lainnya, khususnya mereka yang tinggal di pelosok, termasuk di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu di Sampit, Selasa.

Masalah administrasi kependudukan dinilai sangat penting bagi masyarakat untuk berbagai keperluan. Dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lainnya sangat dibutuhkan karena menjadi syarat wajib untuk berbagai urusan.

Dalam hal politik, KTP juga dibutuhkan agar mudah untuk melaksanakan hal pilih. Administrasi kependudukan, khususnya KTP juga menjadi syarat wajib dalam pengurusan Jaminan Kesejahteraan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Namun faktanya, masih banyak warga yang belum mengurus administrasi kependudukan karena berbagai alasan. Pemerintah daerah harus hadir dalam menyikapi dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Sejauh ini, kendala jarak masih menjadi alasan terbanyak yang dikeluhkan warga. Mereka harus mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu jika harus mengurus administrasi kependudukan ke kota.

Untuk mencari solusi itulah DPRD Kotawaringin Timur melalui Komisi III dan Komisi IV memanggil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan persoalan di bidang kependudukan ini. 

"Dengan Disdukcapil jemput bola memberi pelayanan sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan desa di kawasan pelosok maka kita harapkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan semakin meningkat," harap Dadang.

Baca juga: Kasus kekerasan terhadap anak di Sampit harus jadi perhatian serius

Sementara itu, Ketua Komisi III, Sanidin mengatakan, saat ini banyak tenaga kerja yang berada di perusahaan perkebunan, bermasalah dengan identitas kependudukannya. 

Dampaknya, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. Untuk itu DPRD mendorong agar persoalan itu segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Diakuinya, saat ini sebagian masyarakat beranggapan bahwa mengurus administrasi kependudukan adalah hal yang sulit. Hal itu membuat tidak sedikit warga yang memilih jalan pintas dengan mengurus administrasi kependudukan melalui calo.

"Akhirnya mereka mengeluh biayanya mahal, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Masalah seperti ini bisa dicarikan solusinya dengan memberikan pelayanan sistem jemput bola ke pelosok sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengurus administrasi kependudukan," demikian Sanidin.

Baca juga: DPRD minta Disnakertrans Kotim benahi data ketenagakerjaan

Baca juga: Ini kronologis penganiayaan kejam terhadap seorang anak di Sampit