DPRD Kalteng sarankan dana BOS dukung proses belajar daring

id Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing ,Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah,Duwel Rawing ,DPRD Kalimantan Tengah,DPRD Kalteng,Kalima

DPRD Kalteng sarankan dana BOS dukung proses belajar daring

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing. (ANTARA/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing menyarankan pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sebagai upaya mendukung sekaligus mengoptimalkan proses belajar mengajar dalam jaringan (daring).

Dana BOS dapat dipergunakan untuk memberikan subsidi berupa paket data kepada para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, kata Duwel Rawing di Palangka Raya, Selasa.

"Dengan begitu, para siswa kurang mampu itu tidak mengalami kesusahan mengikuti belajar daring hanya karena tidak memiliki paket data," tambahnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengaku, sejak proses belajar mengajar daring beberapa bulan terakhir, ternyata mendapat keluhan sebagian besar orangtua siswa.

Dia mengatakan selain kendala jaringan, para orang tua siswa juga mengeluhkan keterbatasan dalam membeli paket data yang digunakan masuk dalam jaringan pembelajaran. Sebab, paket data yang diperlukan relatif besar.

"Biasanya sistem belajar yang menggunakan aplikasi video call grup ataupun sejenisnya sudah pasti akan menyerap begitu banyak paket data, Sehingga diperlukan paket data yang cukup besar dan uang yang tidak sedikit," beber Duwel.

Baca juga: Ketua DPRD Kalteng akan menugaskan anggota dewan ke Kinipan

Pria yang pernah menjadi Bupati Katingan dua periode itu mengatakan, pihak sekolah harus berperan aktif memerhatikan kendala-kendala yang dihadapi siswa dan orang tua di masa belajar mengajar daring sekarang ini.

"Jangan sampai akibat hal kecil seperti kendala paket data, membuat siswa tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar daring sesuai jadwal," ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengingatkan agar sekolah dapat mendata dengan baik para siswanya yang masuk dalam kategori tidak mampu, sehingga bantuan paket data tersebut dapat diberikan tepat sasaran.

"Memang tetap ada pengawasan, supaya paket data yang diberikan itu hanya digunakan bukan untuk kegiatan belajar. Artinya jangan digunakan untuk hal yang diluar belajar mengajar, supaya tujuan pemberian subsidi itu jelas peruntukan," demikian Duwel.

Baca juga: Tak penuhi syarat, Kalteng tak dapat bantuan dari KLHK

Baca juga: Perjelas posisi PT NAP, DPRD Kalteng jadwalkan RDP dengan Dishut

Baca juga: Diduga tak fokus kayu Sengon, DPRD Kalteng berencana panggil PT NAP

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar