Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing menyarankan pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), sebagai upaya mendukung sekaligus mengoptimalkan proses belajar mengajar dalam jaringan (daring).
Dana BOS dapat dipergunakan untuk memberikan subsidi berupa paket data kepada para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, kata Duwel Rawing di Palangka Raya, Selasa.
"Dengan begitu, para siswa kurang mampu itu tidak mengalami kesusahan mengikuti belajar daring hanya karena tidak memiliki paket data," tambahnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengaku, sejak proses belajar mengajar daring beberapa bulan terakhir, ternyata mendapat keluhan sebagian besar orangtua siswa.
Dia mengatakan selain kendala jaringan, para orang tua siswa juga mengeluhkan keterbatasan dalam membeli paket data yang digunakan masuk dalam jaringan pembelajaran. Sebab, paket data yang diperlukan relatif besar.
"Biasanya sistem belajar yang menggunakan aplikasi video call grup ataupun sejenisnya sudah pasti akan menyerap begitu banyak paket data, Sehingga diperlukan paket data yang cukup besar dan uang yang tidak sedikit," beber Duwel.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng akan menugaskan anggota dewan ke Kinipan
Pria yang pernah menjadi Bupati Katingan dua periode itu mengatakan, pihak sekolah harus berperan aktif memerhatikan kendala-kendala yang dihadapi siswa dan orang tua di masa belajar mengajar daring sekarang ini.
"Jangan sampai akibat hal kecil seperti kendala paket data, membuat siswa tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar daring sesuai jadwal," ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengingatkan agar sekolah dapat mendata dengan baik para siswanya yang masuk dalam kategori tidak mampu, sehingga bantuan paket data tersebut dapat diberikan tepat sasaran.
"Memang tetap ada pengawasan, supaya paket data yang diberikan itu hanya digunakan bukan untuk kegiatan belajar. Artinya jangan digunakan untuk hal yang diluar belajar mengajar, supaya tujuan pemberian subsidi itu jelas peruntukan," demikian Duwel.
Baca juga: Tak penuhi syarat, Kalteng tak dapat bantuan dari KLHK
Baca juga: Perjelas posisi PT NAP, DPRD Kalteng jadwalkan RDP dengan Dishut
Baca juga: Diduga tak fokus kayu Sengon, DPRD Kalteng berencana panggil PT NAP
Berita Terkait
DPR RI yakini kampung haji di Makkah terwujud
Minggu, 17 November 2024 9:26 Wib
Bartim komitmen tingkatkan transparansi dan integritas, kejar target MCP 90 persen
Sabtu, 16 November 2024 13:19 Wib
Kapolda Kalteng Irjen Djoko Poerwanto ikuti uji kelayakan Capim KPK
Sabtu, 16 November 2024 8:47 Wib
KPU Kalteng tetapkan 22 TPS khusus pada Pilkada 2024
Jumat, 15 November 2024 17:35 Wib
KPU Katingan mulai distribusi logistik Pilkada H-5 pemungutan suara
Kamis, 14 November 2024 18:28 Wib
KPU: Debat publik Paslon Bupati-Wakil Bupati Katingan sukses
Kamis, 14 November 2024 18:22 Wib
Ketua DPRD Seruyan minta kepala OPD hadiri rapat komisi
Kamis, 14 November 2024 12:45 Wib
KPU Gunung Mas ajak masyarakat ikuti jalan sehat dan senam
Rabu, 13 November 2024 13:18 Wib