Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, M Khemal Nasery mengingatkan sekaligus meminta instansi terkait di pemerintah kota setempat, agar mencabut izin pangkalan gas elpiji subsidi yang diduga nakal dalam pendistribusian elpiji ke masyarakat.
"Kalau ada pangkalan gas elpiji subsidi yang menjual ke luar daerah atau tidak sesuai wilayahnya, maka segera dicabut izinnya agar yang bersangkutan tidak beroperasi lagi," kata Khemal di Palangka Raya, Jumat.
Dikatakan, dengan ditertibkannya pangkalan nakal dan melanggar ketentuan aturan dalam penjualan gas elpiji subsidi tersebut, tentunya akan menjadi contoh bahwa tindakan yang diambil oleh instansi terkait itu adalah membuat efek jera bagi pangkalan nakal.
Khemal mengatakan jangan sampai ulah dari pangkalan nakal, masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya resah dengan kelangkaan gas elpiji subsidi yang peruntukan untuk masyarakat miskin tidak disalurkan.
"Saya minta instansi terkait dalam hal ini segera melakukan inspeksi mendadak di setiap pangkalan yang ada di Kota Palangka Raya. Apabila ada ditemukan tentunya berikan sanksi sesuai kesalahannya," ucapnya.
Gas elpiji subsidi atau tiga kilogram berdasarkan informasi di masyarakat harganya sudah mencapai Rp35 ribu per tabung. Hal ini tentunya wajib di curigai, apa penyebabnya sehingga gas yang peruntukannya untuk masyarakat miskin itu jadi melambung tinggi.
Baca juga: DPRD Batola-Palangka Raya bahas pemulihan ekonomi
Padahal harga normal gas elpiji tiga kilogram normalnya Rp20-22 ribu saja. Maka dari itu hal-hal seperti ini instansi terkait wajib melakukan penyelidikan guna mengetahui, apa saja penyebab mahalnya gas tersebut.
"Kalau sudah dapat benang merahnya dari persoalan tersebut, tentunya harga elpiji kembali normal seperti sedia kala," beber Khemal.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya itu menambahkan, semoga persoalan tersebut segera diselesaikan instansi terkait, sehingga masyarakat di daerah itu bisa kembali menikmati harga tabung gas elpiji subsidi sesuai dengan harga yang wajar.
"Jangan sampai gas elpiji tiga kilogram tersebut langka, biasanya harga mahalpun dibeli warga karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk memasak," demikian politisi Partai Golkar Kota Palangka Raya itu.
Baca juga: DPRD terus kawal proyek pembangunan infrastruktur di Palangka Raya
Baca juga: Operasi Yustisi cara efektif disiplinkan warga tak disiplin
Baca juga: Pegiat olahraga di Palangka Raya sampaikan keluhan ke Anggota DPRD
Legislator Palangka Raya minta izin pangkalan elpiji nakal dicabut
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah M Khemal Nasery. ANTARA/Adi Wibowo
