Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menyelesaikan permasalahan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.
Menurut dia, nasib para guru yang belum diangkat terkatung-katung tanpa kejelasan dan telah menunggu hampir dua tahun.
"Sebanyak 34 ribu guru honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 tersebut hingga saat ini statusnya belum jelas," kata Azis dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.
Dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK.
Azis juga meminta Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi hingga penetapan guru PPPK di tahun 2019, agar segala hambatan yang terjadi pada rekrutmen 2019 tidak terjadi pada rekrutmen satu juta guru yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
"Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lolos seleksi pada 2019 sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," ujarnya lagi.
Baca juga: Seorang guru diduga mencabuli empat siswa laki-laki
Baca juga: Kegelisahan guru di Kalteng terkait penerimaan PPPK disampaikan kepada DPR RI
Baca juga: 3.275 guru di Mura wajib divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka
Pemerintah diminta beri kejelasan nasib guru PPPK seleksi 2019
ilustrasi (Antaranews)
