"Safari Ramadhan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat sehingga bisa menjadi bahan dalam rangka kita mengambil kebijakan yang tepat," kata Halikinnor di Parenggean, Selasa.
Safari Ramadhan perdana dilaksanakan di Kecamatan Parenggean pada Selasa sore. Kegiatan yang diisi buka puasa bersama ini dihadiri perwakilan aparatur dan masyarakat dari enam kecamatan di wilayah utara yaitu Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu dan Bukit Santuai.
Penggabungan Safari Ramadhan untuk enam kecamatan dengan dilaksanakan di satu lokasi ini untuk menghemat waktu sesuai protokol kesehatan karena saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi sehingga penularan virus mematikan itu bisa dicegah.
Pelaksanaan Safari Ramadhan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan. Setiap orang yang hadir wajib menggunakan masker dan menempati tempat duduk yang sudah diatur jarak.
Panitia juga menyiapkan tempat cuci tangan sebagai upaya menjaga kebersihan setiap undangan dan warga yang datang. Semua dilakukan untuk mencegah munculnya penularan COVID-19 saat kegiatan berlangsung.
Dalam pidatonya, Halikinnor mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung semua upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dukungan masyarakat turut menentukan terhadap hasil upaya atau ikhtiar yang dilakukan pemerintah daerah.
Tidak terkecuali saat bulan suci Ramadhan ini, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat beribadah maupun aktivitas lain seperti di Pasar Ramadhan. Jangan sampai muncul klaster baru dalam aktivitas masyarakat di bulan suci ini.
Baca juga: Pemkab Kotim akhirnya beri kelonggaran angkutan Pelabuhan Sampit
"Tetap jalankan protokol kesehatan. Manfaatkan bulan suci Ramadhan untuk beribadah sebaik-baiknya. Pemilik warung makan diharapkan menghargai orang yang berpuasa. Kita berharap bisa beribadah secara maksimal dan baik serta mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir," ujar Halikinnor.
Terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini, Halikinnor menegaskan semua menjadi perhatian serius mereka. Hanya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas dengan mendahulukan hal-hal yang dianggap mendesak.
Sejak pandemi COVID-19 terjadi pada Maret 2020 lalu, anggaran pemerintah pusat dan daerah banyak diarahkan untuk penanganan pandemi ini. Tahun lalu dilakukan rasionalisasi 50 persen anggaran, sedangkan tahun 2021 ini diwajibkan melakukan "refocusing" anggaran untuk penanganan COVID-19.
Halikinnor berharap pandemi COVID-19 ini segera teratasi dan berakhir sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar harapan tersebut bisa terwujud.
Baca juga: Pengusaha ekspedisi datangi DPRD Kotim minta solusi angkutan di Pelabuhan Sampit
Baca juga: Masyarakat Kotim diimbau waspadai uang palsu
