Legislator Kotim berharap pengusaha bantu entaskan pengangguran

Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rudianur berharap pengusaha di daerah ini membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang telah berdampak terhadap perekonomian.

"Pelaku usaha, khususnya perusahaan besar, mempunyai peran penting dalam membantu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu kami berharap peran mereka dalam upaya bersama ini," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur di Sampit, Senin.

Rudianur mengatakan program pengentasan pengangguran dan kemiskinan perlu mendapat perhatian bersama karena menyangkut nasib masyarakat. Terlebih setelah pandemi COVID-19 melanda sejak setahun lalu, angka pengangguran bertambah karena banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotawaringin Timur, pandemi COVID-19 memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 2020, bahkan tercatat terjadi penambahan sebanyak 1.789 orang.

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pengangguran terbuka mencapai 17,39 persen. Meningkat dari 10.287 jiwa pada tahun 2019 menjadi 12.076 jiwa pada tahun 2020. 

Berdasarkan data, di tahun yang sama juga terlihat penurunan jumlah penduduk bekerja sebesar 0,78 poin yakni menjadi 94,75 persen dari 95,53 persen pada 2019. Sementara itu pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK maupun jumlah angkatan kerja, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tahun 2019 hingga 2020.

Hingga tahun 2020, tingkat pengangguran di Kotawaringin Timur masih didominasi oleh pengangguran dari pendidikan menengah atas yakni SMA atau SMK dan perguruan tinggi yakni diploma atau sarjana. 

Baca juga: DPRD Kotim dukung optimalisasi pertanian tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Kuat dugaan bahwa pengangguran di kategori tersebut adalah angkatan kerja dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang cenderung menunggu pekerjaan yang sesuai, dibandingkan keinginan berwirausaha. 

Selain itu pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang relatif banyak terjadi pada pekerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

Ramadansyah menambahkan, apabila dikaji lebih dalam, tahun 2020 terjadi lonjakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan. Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa daya saing angkatan kerja perempuan di Kotawaringin Timur sangat rentan terhadap dampak terjadinya COVID-19.

Hal ini diperkuat dengan peningkatan jumlah pengangguran perempuan di kabupaten ini yang mencapai 35,94 persen pada tahun 2020. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah pengangguran perempuan dari 4.254 jiwa di tahun 2019,menjadi 5.783 jiwa di tahun 2020 atau bertambah 1.529 jiwa.

Rudianur mengakui, kondisi saat ini memang cukup sulit bagi dunia usaha. Namun Rudianur yakin, perkembangan positif saat ini menandakan dunia usaha secara perlahan menuju pemulihan.

Swasta dan pemerintah harus bersinergi dalam pemulihan ekonomi. Peran swasta sangat dibutuhkan untuk kembali menyerap tenaga kerja agar angka pengangguran berkurang.

"Kami meminta semua pihak yang memiliki perusahaan, baik itu skala kecil maupun besar agar bisa ikut serta dalam program pemerintah kabupaten menekan pengangguran. Besar harapan kami kepada semua pihak perusahaan bisa bersama dengan pemerintah untuk menekan pengangguran dan kemiskinan di daerah ini dengan membuka kesempatan kepada tenaga kerja lokal untuk berkarir di perusahaan," demikian Rudianur.

Baca juga: Pemkab Kotim usulkan mudik lokal