DPRD Kotim berharap opini WTP tidak membuat pemkab lengah

id DPRD Kotim berharap opini WTP tidak membuat pemkab lengah, Kalteng, DPRD Kotim, Rinie, Sampit, Kotim, Kotawaringin Timur

DPRD Kotim berharap opini WTP tidak membuat pemkab lengah

Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie mendampingi Bupati Halikinnor saat menerima LHP LKPD Pemkab Kotawaringin Timur dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana di Palangka Raya, Jumat (28/5/2021) kemarin. ANTARA/HO-Pemkab Kotim

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang kembali diraih pemerintah daerah setempat, namun hal itu diharapkan tidak lantas membuat lengah.

"Capaian ini tentu harus kita syukuri, tapi tentu jangan pula membuat kita lengah. Justru, prestasi ini harus memacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan," kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Sabtu.

Jumat (28/5) kemarin, Bupati Halikinnor menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

Rinie turut hadir mendampingi bupati menerima dokumen LHP LKPD yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana di gedung Auditorium BPK RI Kalteng di Palangka Raya.

DPRD mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah meraih opini WTP yang merupakan ketujuh kalinya diraih daerah ini. Ini menjadi gambaran dan pengakuan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah terus meningkat.

Meski begitu, ini bukanlah akhir. Perbaikan dan peningkatan harus terus dilakukan karena penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan setiap tahun oleh BPK RI.

Baca juga: Tokoh agama diminta saran penanganan abrasi kubah Pantai Ujung Pandaran

Berbagai saran dan masukan yang disampaikan BPK RI harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, hal itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan agar kekurangan tersebut tidak terulang lagi.

Rinie memotivasi seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk terus meningkatkan kinerja. Penilaian semua kinerja pemerintah daerah akan tergambar pada bukti nyata dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

DPRD berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan ini, salah satunya dengan menjalankan fungsi pengawasan. Berbagai masukan yang disampaikan DPRD dari hasil menyerap aspirasi masyarakat maupun dari evaluasi yang dilakukan, diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi eksekutif dalam melakukan perbaikan.

"Selama ini sinergitas antara eksekutif dan legislatif berjalan baik dan harmonis. Ini tentu harus terus kita tingkatkan. Kami akan menjalankan fungsi kami dengan tujuan agar pemerintahan ini berjalan dengan baik dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat," demikian Rinie.

Baca juga: Estafet capaian opini WTP Pemkab Kotim berlanjut