Kuala Pembuang (ANTARA) - Pansus Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten memaksimalkan penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Memaksimalkan penyerapan PBB ini sangat penting untuk peningkatan PAD kita," kata Wakil Ketua Pansus Arrahman di Kuala Pembuang, Senin.
Hingga pada akhirnya akan merujuk pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.
Menurutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, ada beberapa temuan.
Salah satunya yakni rendahnya PAD tahun ini akibat penyerapan PBB yang masih belum maksimal, sehingga perlu upaya pemerintah terutama instansi terkait untuk mengoptimalkan retribusinya.
"Kami akan terus mendorong Pemkab Seruyan menggali pajak secara optimal, khususnya di sektor PBB. Hal tersebut dikarenakan selama ini PAD masih rendah karena kurang maksimalnya instansi terkait dalam menggarap PBB tersebut,”ungkapnya.
Ia menjelaskan upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penggarapan di sektor PBB, diantaranya pemerintah harus lebih ulet mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat kabupaten berjuluk Bumi Gawi Hantantiring ini tentang pentingnya retribusi PBB bagi pembangunan di daerah.
Untuk itu pemkab harus melibatkan semua pihak baik perangkat daerah hingga ke tingkat pedesaan untuk memberikan edukasi tersebut. Kemudian peran para ASN juga sangat penting untuk bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal optimalisasi retribusi PBB ini.
"Kalau masyarakat kita memiliki kesadaran yang baik tentang pembayaran PBB ini, saya yakin akan mampu mendongkrak peningkatan PAD," tuturnya.
Pansus DPRD Seruyan: Maksimalkan penyerapan PBB
Wakil Ketua Pansus DPRD Seruyan Arrahman. (ANTARA/HO-Publikasi DPRD Seruyan)
