Ketua DPRD Kotim dukung pengelolaan program CSR

Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,  Kalimantan Tengah, Rinie mengaku sangat mendukung pengelolaan program "corporate social responsibility" (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pembangunan daerah.

"Potensinya sangat besar karena Kotawaringin Timur memiliki sangat banyak perusahaan besar swasta. Tidak hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi juga pertambangan, kehutanan, perdagangan, perhotelan, perbankan, jasa konstruksi dan lainnya," kata Rinie di Sampit, Selasa.

Hal ini menanggapi rencana Bupati Halikinnor membentuk perangkat daerah atau lembaga untuk mengelola program CSR. Tujuannya agar program CSR oleh perusahaan lebih terarah dan sejalan dengan program pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga akan lebih efektif serta tepat sasaran.

Rinie menegaskan, aturan dengan tegas mewajibkan setia perusahaan melaksanakan program CSR dengan menyisihkan keuntungan mereka untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah. Potensi program CSR sangat besar jika diarahkan dan disinergikan dengan program pembangunan daerah yang sudah direncanakan.

Khusus perusahaan perkebunan kelapa sawit saja, saat ini terdapat 58 perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotawaringin Timur. Jumlah itu ditambah perusahaan di bidang lainnya yang tidak kalah banyak.

DPRD mendukung program CSR dikelola dan sinergikan oleh pemerintah daerah. Selama ini program CSR tidak terarah dan berjalan sendiri-sendiri sehingga dinilai kurang optimal dalam membantu percepatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Jika program CSR disinergikan, maka pemerintah daerah bisa mengarahkan perusahaan merealisasikan program CSR dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan masyarakat dan sudah direncanakan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: ASN Kalteng diminta bantu percepatan vaksinasi COVID-19 bagi lansia

Sinergitas ini juga untuk mencegah adanya tumpang tindih antara program pembangunan melalui CSR dengan pemerintah daerah. Dengan begitu pembangunan bisa tepat sasaran dan lebih efektif.

"Jika program CSR sudah disinergikan maka percepatan pembangunan bisa berlangsung cepat. Ini juga akan mengurangi beban APBD dalam percepatan dan pemerataan pembangunan hingga ke kawasan pelosok," kata Rinie.

Politisi PDIP ini juga sepakat bahwa program CSR perlu dikelola dan diarahkan dengan baik, khususnya agar terjadi pemerataan pembangunan. Program CSR hendaknya tidak hanya dilaksanakan di desa-desa sekitar perusahaan, tetapi juga membantu desa yang jauh dari perusahaan dan tidak terdapat perusahaan besar yang melaksanakan program CSR di wilayah mereka.

Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah sangat membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Pasalnya dari APBD yang hanya sekitar Rp1,8 triliun, cukup banyak yang terkena refocusing angggaran untuk penanganan COVID-19.

Terkait perangkat daerah atau lembaga yang akan dibentuk mengelola CSR, Rinie berharap bisa menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai kegagalan Forum CSR Kotawaringin Timur yang pernah dibentuk beberapa waktu lalu akan terulang.

"Saya berharap rencana ini juga didukung kalangan dunia usaha supaya tujuan baik program CSR benar-benar bisa dijalankan dengan bak. Sudah seharusnya dunia usaha ikut terlibat dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," demikian Rinie.

Baca juga: Seorang dukun di Kotim cabuli istri orang