Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
"Penyertaan modal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 Pasal 78 dan Pasal 79 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan," kata Halikinnor, Senin.
Penegasan itu disampaikan Halikinnor dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Rinie. Raperda ini penting karena Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap Bank Kalteng.
Dijelaskannya, peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka dari itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Bank Kalteng perlu diatur dalam peraturan daerah.
Menurut Halikinnor, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotim pada Bank Kalteng merupakan investasi langsung yang berguna untuk memperoleh manfaat secara ekonomi maupun sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat.
Baca juga: Bupati Kotim tegaskan komitmen memberantas peredaran miras
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2013 dilakukan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang konsolidasi Bank Umum yang mengharuskan Bank Umum pada 31 Desember 2024 memiliki modal inti paling sedikit Rp3 triliun.
Jika terjadi dai bisa memenuhi modal inti minimal itu maka Bank Kalteng terancam sanksi berupa dikonsolidasi atau dimerger atau digabung dengan bank lain atau diturunkan statusnya menjadi Bano Perkreditan Rakyat (BPR).
"Posisi modal setor Kabupaten Kotim dari tahun 2010 hingga 31 Desember 2019 totalnya Rp50.955.000.000, sedangkan untuk modal setor dari tahun 2021 hingga 31 Desember 2024 harus dipenuhi modal setor sebesar Rp50.955.000.000," demikian Halikinnor.
Sementara itu, Ketua DPRD Rinie mengatakan, rancangan peraturan daerah tersebut dibahas bersama eksekutif. Dia berharap semua berjalan lancar sesuai harapan.
Baca juga: Legislator Kotim dorong pembenahan pengelolaan administrasi pertanahan
Bupati Kotim serahkan Raperda Penyertaan Modal Bank Kalteng
Bupati Halikinnor menyerahkan draf Raperda tentang Penyertaan Modal untuk Bank Kalteng kepada Ketua DPRD Rinie dalam rapat paripurna, Senin (21/6/2021). ANTARA/Norjani
