Kapolri: Sinergitas Polri-auditor kunci cegah korupsi

id Listyo Sigit Prabowo,Kapolri: Sinergitas Polri-auditor kunci cegah korupsi,Korupsi,cegah korupsi,Kapolri

Kapolri: Sinergitas Polri-auditor kunci cegah korupsi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (19/6/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam orasi ilmiah pada Seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) mengingatkan pentingnya sinergitas antara Polri dan auditor dalam pencegahan, penegakan hukum tindak ekonomi dan korupsi terkait kebocoran anggaran negara.

"Kerja sama dan sinergisitas Polri dan auditor merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran negara," kata Jenderal Listyo Sigit dalam orasi ilmiah yang disampaikan secara virtual, Selasa.

Baca juga: Penilaian Komisi III terhadap transformasi modernisasi Kapolri

Karena itu, Sigit menekankan perlu adanya tindak lanjut untuk penguatan kerja sama antara Polri dan auditor dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakan hukum, maupun peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyidik dan auditor.

"Peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyidik dan auditor sampai ke tingkat daerah melalui sertifikasi CSFA," ujar Sigit.

Baca juga: Ini lima instruksi Kapolri berantas premanisme di pelabuhan

"Certified state finance auditor" atau CSFa adalah sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara.

Mantan Kapolda Banten itu, juga mengapresiasi adanya kegiatan uji profesi bagi pemeriksa keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini merupakan wujud untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Baca juga: Kapolri pastikan terus buru kelompok MIT

Usai memberikan orasi ilmiah, mantan Kabareskrim Polri itu memperoleh Sertifikat CSFA oleh Rektor IPKN.

Sertifikat itu diterima Kapolri terkait dengan capaian tata pemerintahan yang baik dan bersih ('Good Governance and Clean Government') pada pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab.

Polri telah memperoleh delapan kali berturut-turut penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak tahun anggaran 2013 hingga 2020.

Baca juga: Polri ungkap 19.229 kasus narkoba selama 2021

Baca juga: Tak atasi aksi premanisme, Kapolri akan tegur kapolda dan kapolres

Baca juga: Tingkatkan kesejahteraan, Kapolri resmikan 100 ribu rumah untuk ASN Polri

Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar