Komisi A DPRD Seruyan tak pernah bahas pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar

id Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Arrahman, Komisi A DPRD Kabupaten Seruyan, DPRD Kabupaten Seruyan, DPRD Seruyan, Kabupa

Komisi A DPRD Seruyan tak pernah bahas pengadaan mobil seharga Rp2,5 miliar

Sekretaris Komisi A DPRD Seruyan Arrahman di Kuala Pembuang, Jumat (24/9/2021). ANTARA/Radianor

Kuala Pembuang (ANTARA) - Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Arrahman menyatakan bahwa pihaknya  tidak pernah sekalipun melakukan pembahasan pengadaan mobil Lund Cruiser 200 full spec A/T diesel, yang harganya diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar tersebut.

"Sebelum ini kan untuk pengadaan operasional, seperti mobil, terfokus di bagian Aset daerah. Jadi, kami tidak mengetahui adanya rencana pengadaan mobil itu," kata  Arrahman di Kuala Pembuang, Jumat.

Dikatakan, sejak tahun 2021 pengadaan kendaraan operasional sudah langsung dilakukan di dinas masing-masing. Alhasil, bagian aset daerah Seruyan menjadi tidak mau bertanggung jawab terhadap pengadaan mobil yang sedang ramai dibicarakan Publik.

Wakil rakyat Seruyan itu pun mencontohkan pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 200 unit dilakukan olah Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD), dan juga mobil Land Cruiser ini di Sekretariat Daerah.

"Kalau Komisi A mengetahui ada rencana pengadaan mobil itu, pasti tidak setuju. Kami tidak mau masyarakat yang dibebankan. Makanya saya terkejut ketika pengadaan itu di komisi A dan di RKA juga tidak ada, kalaupun memang ada mereka cuman membuat sendiri," beber Arrahman. 

Dia mengatakan terkait pengadaan mobil operasional inikan sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permandagri)  Nomor 7  Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)  Nomor 311/KM.6/2015.

"Jadi jenis kendaraan dan cc nya itu sudah di atur, kalau Suport utulity vehicle (SUV) itu standarnya 2500 cc dan jeep 3200 cc, tapi Land Cruiser ini di pengadaannya itu SUV dan juga 4461 cc artinya ini berlebihan," jelasnya.

Baca juga: Legislator Seruyan pertanyakan pemindahan nakes dari Tumbang Setawai

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, kalau dari kepatutan jelas tidak patut karena bertentangan dengan KMK karena spesifikasinya itu berbeda. Terlebih lagi perekonomian sangat sulit di situasi pandemi COVID-19 dan juga di Seruyan ini baru saja mengalami bencana Banjir. Tapi malah membeli mobil mahal yang urgensinya belum tentu ada.

"Lebih baik uang Rp2,5 miliar itu dibangun jalan aspal hot mix, sudah dapat 1,5 kilometer dengan lebar 8 meter. Kalau aggregat B, bisa dapat 3 kilometer, karena akses jalan kita ini masih belum maksimal," demikian Arrahman. 

Baca juga: Anggota DPRD Seruyan minta penempatan tenaga penyuluh perikanan merata

Baca juga: Pembahasan APBD-P 2021 Seruyan alami deadlock

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2021