Bupati Kotim bantu swadaya perbaiki jembatan

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor mendadak meninjau jembatan di Jalan Bumi Ayu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang rusak dan rencananya akan ditangani darurat secara swadaya.

"Bantuan ini untuk membantu untuk pembangunan jembatan. Di sini ada jembatan yang mengalami ada kerusakan, salah satunya karena di sini sering banjir dan sungainya telah dikeruk oleh Dinas Pekerjaan Umum," kata Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman di Sampit, Kamis.

Halikinnor menyerahkan bantuan pribadinya sebesar Rp15 juta untuk membantu penanganan darurat jembatan tersebut yang akan dilakukan secara swadaya. 

Bantuan itu untuk penanganan darurat karena pembahasan APBD murni dan APBD perubahan 2021 sudah selesai sehingga anggarannya tidak bisa lagi dimasukkan dalam program tahun ini.

Sementara itu jika harus menunggu anggaran 2022 maka masih cukup lama, padahal jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga yang bermukim di wilayah tersebut. Untuk itulah kerusakan akan ditangani secara darurat sambil menunggu perbaikan permanen oleh melalui anggaran pemerintah daerah.

Halikinnor menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian masyarakat yang membantu penanganan jembatan tersebut secara swadaya. Ini merupakan wujud komitmen masyarakat untuk turut membantu pemerintah dalam mencari solusi demi kepentingan bersama.

"Harapan kami jembatan ini setidaknya bisa fungsional untuk dilewati masyarakat. Untuk selanjutnya ini tentu menjadi perhatian kami untuk dimasukkan program penanganannya," kata Halikinnor.

Baca juga: Legislator minta Pemkab Kotim lebih serius bantu penyelesaian sengketa perkebunan

Halikinnor mengakui saat ini banyak infrastruktur yang harus dibenahi dan ditingkatkan, seperti jalan dan jembatan. Tidak hanya di kawasan pelosok, keterbatasan infrastruktur itu bahkan juga masih ditemui di wilayah perkotaan.

Bupati yang dilantik 26 Februari 2021 ini menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Namun di satu sisi dia memohon maaf dan pengertian masyarakat karena saat ini anggaran daerah cukup terbatas.

Terlebih sejak pandemi COVID-19 juga melanda kabupaten ini mulai Maret 2020 lalu, terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, serta refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran yang tersisa untuk belanja fisik pembangunan cukup terbatas. Kondisi ini diperparah dengan merosotnya pendapatan asli daerah akibat lesunya perekonomian imbas pandemi COVID-19.

Meski begitu Halikinnor menyatakan pihaknya akan terus bekerja keras mencari peluang-peluang untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan anggaran pembangunan agar pembangunan infrastruktur bisa kembali ditingkatkan.

Baca juga: DPRD Kotim dukung perluasan program sertifikasi tanah