Sukseskan e-KTP, sarana di dukcapil harus segera dilakukan peremajaan

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering mengaku bahwa pihaknya menemukan sarana dan prasarana pendukung perekaman dan pencetakan KTP elektronik, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, kebanyakan sudah tua dan mulai sering mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut membuat pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP maupun administrasi kependudukan lainnya menjadi terhambat, kata Freddy melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Minggu.

"Kalau tidak segera dilakukan peremajaan terhadap komputer maupun server pendukungnya, kami khawatir target nasional terhadap perekaman dan pencetakan e-KTP tidak tercapai. Itu kenapa mendesak untuk dilakukan peremajaan," tambahnya.

Dia pun mencontohkan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan e-KTP di Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Di dua kecamatan itu, komputer untuk perekaman dan pencetakan e-KTP, sudah sering mati akibat terus menerus dipergunakan dan umurnya lebih dari hampir 10 tahun.

Anggota DPRD Kalteng empat periode itu mengatakan, idealnya komputer untuk perekaman dan pencetakan e-KTP maksimal tiga tahun dan harus sudah diganti dengan edisi terbaru. Sebab, intensitas penggunaan komputer tersebut sangat tinggi dan perangkatnya pun sudah tertinggal.

"Kami mengimbau pemerintah kabupaten maupun kota, agar memprioritaskan pengadaan komputer untuk perekaman dan pencetakan e-KTP di Disdukcapil maupun di kecamatan. Jadi, pelayanan e-KTP maupun administrasi kependudukan lainnya bisa lebih optimal," kata Freddy.

Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu, mensukseskan program e-KTP bukan hanya penting tapi juga strategis. Di mana e-KTP sangat diperlukan masyarakat, terkhusus dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Baca juga: Cegah pusat kuliner di Palangka Raya jadi ajang dugem dan pesta miras

Dia mengatakan hampir semua urusan, baik itu pendidikan, kesehatan, mendapatkan bantuan sosial, bisnis, keamanan dan lain sebagainya selalu berbasis NIK yang berada di e-KTP. Belum lagi dalam menghadapi Pemilu serentak pada tahun 2024, kepentingan data kependudukan yang lengkap dan akurat menjadi harapan semua pihak.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan pengadaan komputer dan pendukung lainnya di pembahasan RAPBD tahun 2022, yang sedang berlangsung saat ini. Apalagi, info yang kami diterima dana DAK kependudukan tahun ini ditiadakan,"  ucap Freddy.

Dia pun menegaskan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kalteng, terkhusus Komisi I, sangat konsen dengan program e-KTP. Bahkan, selalu menjadi perhatian serius dalam berbagai kunjungan ke daerah.

"Kami setiap kunjungan ke daerah, selalu melihat sejauh mana progres perekaman dan pencetakan e-KTP. Ini sangat penting, agar perekaman dan pencetakan e-KTP bisa lebih optimal," demikian Freddy.

Baca juga: DPRD minta peizinan baru PBS di Kalteng dievaluasi