DPRD sarankan pemprov desak PBS di Kalteng miliki NPWP Cabang

id Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Freddy Ering, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Kalteng, Kalimantan Tengah, Kalteng, pemprov desak PBS di Kalteng mi

DPRD sarankan pemprov desak PBS di Kalteng miliki NPWP Cabang

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Y Freddy Ering. ANTARA/HO-Dokumentasi Freddy Ering

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I bidang keuangan DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering menilai, keberadaan perusahaan besar swasta yang relatif banyak di provinsi ini, belum terlalu maksimal memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

PBS yang beroperasi di provinsi ini cenderung lebih banyak mengeruk sumber daya alam (SDA) dan tidak terlalu besar kontribusinya terhadap daerah ini, kata Freddy Ering di Palangka Raya, kemarin.

"Agar tidak terjadi terus menerus, pemerintah provinsi perlu mendesak seluruh PBS memiliki NPWP Cabang Kalteng. Jadi, kontribusinya bisa lebih terasa dan besar," tambahnya.

Menurut anggota DPRD Kalteng empat periode itu, selama ini pajak dari PBS yang beroperasi di provinsi ini, lebih banyak ke pusat. Sementara, pemerintah pusat hanya menerapkan sistem bagi hasil, sehingga Kalteng mendapatkan sangat sedikit, bahkan tak sebanding dengan kekayaan alam yang diambil PBS.

Freddy Ering mengatakan, faktanya bagi hasil ataupun pajak yang didapat Kalteng tersebut, belum mampu menopang pendapatan asli daerah (PAD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

"Kalau seluruh PBS di provinsi ini menerbitkan NPWP Cabang Kalteng, maka pajak yang dikeluarkan oleh PBS, sudah pasti masuk ke daerah ini," tegasnya.

Baca juga: DPRD Kalteng: Jangan anggap sepele penangkapan terduga teroris

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mengingatkan, jangan sampai kekayaan alam di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini, hanya dikeruk oleh PBS, sedangkan masyarakat di Kalteng hanya menjadi penonton tanpa bisa menikmati hasilnya.

Untuk itu, dia pun menyarankan agar pemprov bersama kabupaten/kota se-Kalteng, Pajak Pendapatan Negara (PPN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum ke Kalteng, bisa lebih diperhatikan dan dioptimalkan.

"Jadi, selain mendesak PBS memiliki NPWP Cabang Kalteng, PPN dan BBNKB serta Pajak Kendaraan Bermotor, perlu juga menjadi perhatian dan lebih dioptimalkan. Dengan begitu, PAD Kalteng bisa terus meningkat dan lebih besar," demikian Freddy Ering.

Baca juga: Cegah kerusakan, Komisi IV DPRD Kalteng minta PBS bangun jalan khusus