Pemkab Barito Utara harapkan raih WTP kedelapan

id wtp barut,lkpd unaudited,bpk ri kalteng,barito utara

Pemkab Barito Utara harapkan raih WTP kedelapan

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra menyerahkan LKPD Unaudited 2021 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Agus Priyono di Auditorium Kantor BPK RI di Palangka Raya,Jumat (18/3/2022).ANTARA/HO-Prokopim Barut

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, mengharapkan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Sesuai dengan keinginan Bupati Barito Utara Nadalsyah dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, diharapkan agar Barito Utara kembali meraih Opini WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut," kata Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra saat menyerahkan KPD Unaudited 2021 di di auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Jumat.

Wabup meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyampaian data kepada Tim BPK nantinya.

"Diharapkan agar seluruh perangkat daerah segera memberikan data-data yang diminta, jangan sampai memperlambat pemeriksaan," kata Sugianto Panala Putra. 

Penyerahan LKPD Unaudited 2021 ini juga diikuti Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
 
Dari Barito Utara dihadiri oleh Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Elfi Elpanop, Kepala DPKA Jufriansyah, dan Kepala Dinas Kesehatan Siswandoyo. 

Pada penyerahan LKPD Unaudited tahun anggaran 2021 tersebut, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menandatangani  serah terima LKPD Unaudited Pemkab Barito Utara Tahun 2021.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Agus Priyono menyampaikan bahwa sehubungan dengan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan, maka penyerahan LKPD yang biasanya paling lambat 31 Maret dipercepat pelaksanaannya. 

"Berdasarkan peraturan, paling lambat di 31 Maret 2022. Ini untuk menghindari pemeriksaan di waktu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," kata Agus. 

Kepala BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari seluruh kabupaten/kota yang pada hari ini telah menyerahkan LKPD-nya. Selain itu, Kepala BPK juga mengharapkan ke depannya laporan dari semua daerah dapat berjalan dengan baik. 

"Nanti pada bulan April, tim kita akan melakukan pemeriksaan rinci ke masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan kepada semua agar dapat memberikan data secara cepat kepada tim dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," kata Agus.