Sampit (ANTARA) - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Endra Rosana menyerukan dan berharap pemilihan ketua baru tidak dinodai politik transaksional atau kecurangan lainnya.
"Mari kita jaga harkat dan martabat organisasi kita. Musyawarah Daerah harus dilaksanakan sesuai aturan tanpa ada upaya-upaya kecurangan yang dapat merusak organisasi ini," ujar Endra di Sampit, Sabtu.
Endra menyampaikan ajakan itu dalam pidatonya saat menghadiri seminar kewirausahaan pemuda. Acara yang digelar AMPI bersama KNPI Kotawaringin Timur itu dihadiri puluhan pemuda yang sebagian besar merupakan perwakilan dari organisasi kepemudaan (OKP) yang bernaung di bawah KNPI.
Endra menyebut, ada empat kandidat yang diperkirakan akan bersaing dalam Musyawarah Daerah KNPI untuk memperebutkan kursi Ketua KNPI yang akan ditinggalkannya nanti saat purna tugas pada pertengahan Juli 2022.
Hal yang membuat Ketua KNPI Kotawaringin Timur dia periode itu prihatin karena dirinya mendengar isu yang kurang mengenakkan yakni terkait politik transaksional dalam penggalangan dukungan. Meski ini baru isu yang perlu pembuktian, namun menurutnya, isu itu harus disikapi sejak dini.
Baca juga: Puluhan pemuda di Kotim dimotivasi berani berwirausaha
Dengan haru dan berlinang air mata, Endra mengajak seluruh OKP untuk menjaga marwah KNPI. Dia mengajak semua pihak bersaing secara sehat dalam memperebutkan Ketua KNPI saat Musyawarah Daerah nanti.
Dia mewanti-wanti jangan sampai ada oknum yang bermaksud merusak KNPI melalui tindakan yang melanggar aturan. KNPI juga harus membentengi diri agar tidak mudah diintervensi pihak lain.
"Jauhkan dari hal seperti itu. Kalau ada yang mencoba-coba melakukan pelanggaran aturan, saya akan berada di depan untuk menentangnya. Mari kita jaga harkat dan martabat KNPI," tegas Endra.
Endra menambahkan, kandidat yang muncul dan maju mencalonkan diri diyakini mempunyai niat yang tulus untuk memajukan KNPI. Untuk itu pula semua pihak harus menjalankan cara-cara yang benar sesuai aturan, tanpa berpikir bertindak curang seperti melakukan politik transaksional, politik uang, intervensi maupun bentuk kecurangan lainnya.
Baca juga: Warga Sampit temukan mayat bayi perempuan mengapung di Sungai Mentaya
Baca juga: Legislator Kotim minta pemkab perhatikan kenyamanan di lokasi bazar
Baca juga: Pemkab Kotim berharap dana bagi hasil sawit langsung dikucurkan ke kabupaten
Berita Terkait
Komnas HAM: Kasus penembakan AKP Riyanto diusut tuntas
Sabtu, 23 November 2024 21:44 Wib
Memasuki musim hujan, Pemkot Palangka Raya diminta cek dan pastikan drainase berfungsi
Jumat, 22 November 2024 15:16 Wib
DPRD Gumas berharap optimalisasi lahan wujudkan swasembada pangan
Jumat, 22 November 2024 9:29 Wib
Debat kedua ajang memperdalam visi misi paslon Pilwakot Palangka Raya
Kamis, 21 November 2024 22:05 Wib
Pelanggaran eks Ketua KPK Firli Bahuri tak termaafkan
Kamis, 21 November 2024 14:14 Wib
Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK 2024-2029
Kamis, 21 November 2024 14:09 Wib
Siswa MAN Buntok ikuti pelatihan jurnalistik PWI Barito Selatan
Rabu, 20 November 2024 17:05 Wib
KPU Kalteng: Batas pengurusan pindah memilih 20 Nov 2024 pukul 23.59 WIB
Rabu, 20 November 2024 16:47 Wib