DPRD Kotim ingatkan inovasi menggali PAD jangan membebani masyarakat

Sampit (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah terus menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun upaya-upaya itu jangan sampai membebani masyarakat. 

"Perlu kreatifitas dan inovasi anggaran, tentu dengan tidak membebani rakyat. Terlebih lagi kita telah memasuki pasca bencana COVID-19," kata juru bicara Fraksi Golkar, Riskon Fabiansyah di Sampit, Kamis. 

Pandemi COVID-19 yang juga melanda daerah ini sejak Maret 2020 lalu, membawa dampak buruk hampir di semua bidang. Pandemi virus mematikan itu tidak hanya merenggut banyak korban jiwa, tetapi juga mengganggu bidang-bidang lain seperti pendidikan, ekonomi dan lainnya. 

Banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga pekerjanya kehilangan pekerjaan. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga tidak luput dari imbas pandemi tersebut. 

Saat ini kasus COVID-19 terus melandai sehingga aktivitas masyarakat berangsur normal. Kegiatan ekonomi masyarakat juga mulai menggeliat sehingga perlu dukungan pemerintah agar perekonomian cepat kembali pulih. 

Baca juga: DPRD Kotim berharap evaluasi tenaga kontrak tidak menimbulkan masalah baru

"Pemerintah daerah harus melakukan langkah cepat dan strategis dalam rangka recovery pasca bencana untuk masyarakat cepat pulih di berbagai bidang," tambah Riskon. 

Saat ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa memberi kemudahan bagi masyarakat untuk kembali bangkit menjalankan usaha mereka. Kebijakan bupati membebaskan pajak selama enam bulan pertama bagi masyarakat yang baru merintis usaha, dinilai akan sangat membantu. 

Meski begitu, pemerintah daerah diharapkan tetap berusaha maksimal mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Masih banyak harapan masyarakat yang harus diwujudkan sehingga memerlukan sumber dana yang memadai. 

Dia berharap kekurangan yang terjadi selama 2021 lalu menjadi bahan evaluasi agar bisa diperbaiki pada 2022 ini. DPRD mendorong seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian target pembangunan. 

"Secara kuantitatif capaian angka-angka yang disebutkan dalam laporan pada 2021, mulai dari perencanaan, capaian target maupun daya serap anggaran perlu menjadi perhatian kita semua, karena belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua," demikian Riskon Fabiansyah.

Baca juga: Pemkab Kotim usulkan 1.015 formasi PPPK

Baca juga: Pemkab Kotim raih peringkat pertama penanganan stunting

Baca juga: Tolak evaluasi, eks tenaga kontrak Pemkab Kotim siapkan langkah hukum