Buntok, Kalteng (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat, sebagai upaya memperkuat pembahasan anggaran persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.
"RDP yang dilaksanakan ini membahas mengenai anggaran penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang tahapannya akan dimulai pada 2023 nanti," kata Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran usai memimpin rapat dengan penyelenggara pemilu, di Buntok, Jumat.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Selatan, dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut sangat besar.
"Untuk KPU Barito Selatan memerlukan dana sebesar Rp28 miliar, sedangkan Bawaslu sebesar Rp15 miliar," beber dia.
Disamping KPU dan Bawaslu, anggaran juga diperlukan untuk pengamanan yang akan dilakukan TNI/Polri dan instansi pendukung lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta lainnya.
"Kita dari DPRD Barito Selatan akan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebab pemilu merupakan pesta demokrasi yang wajib dilaksanakan sesuai amanat undang-undang," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Farid, dana yang akan dianggarkan untuk penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilkada pada 2024 mendatang diatas Rp40 miliar. Hanya, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi, sebab, pilkada gubernur dan bupati akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 mendatang.
"Koordinasi itu dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda misalnya terkait pengamanan yang dilakukan TNI/Polri dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan bupati secara serentak," tambah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini.
Baca juga: DPUPR Barsel fokuskan kegiatan perencanaan pada APBD-P 2022
Jangan sampai, kata dia, dalam pengamanan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, satu orang mendapatkan honor ganda dari kabupaten dan juga dari provinsi. Begitu juga dengan anggaran untuk KPU dan Bawaslu Barito Selatan.
"Dengan adanya koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi itu nantinya, dana yang akan kita anggarkan bisa kurang dari Rp40 miliar," demikian Farid.
Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut juga dihadiri dari Disdukcapil dan Badan Kesbangpol Barito Selatan.
Baca juga: Pemkab-DPRD Barsel sepakati program APBD P 2022 tangani inflasi daerah
Baca juga: DPRD Barsel: APBD-P 2022 difokuskan bantu atasi inflasi pasca kenaikan BBM
Baca juga: DPRD dan Pemkab Barsel sepakat KUA-PPAS tahun 2023 sebesar Rp1, 051 triliun
DPRD Barito Selatan adakan RDP bahas anggaran pemilu 2024
Ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran saat diwawancarai usai memimpin RDP bersama penyelenggara pemilu, di Buntok, Jumat (9/9). ANTARA/Bayu Ilmiawan.
