Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK mengatakan untuk memperkuat pencapaian penyerapan bersih emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU) atau FOLU Net Sink 2030, perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Provinsi Kalimantan Tengah.
"Indonesia FOLU Net Sink ini merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030," kata Dr. Hanif Faisol Nurofiq saat Workshop II Penyusunan Rencana Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030 secara virtual zoom meeting di Palangka Raya, Selasa.
Hanif mengungkapkan, di dalam sektor kehutanan inilah kontribusinya diproyeksikan 60 persen dan ini memang strategi Indonesia, karena bagaimana susahnya kita menurunkan di sektor energi sehingga sektor kehutanan perlu diperbesar, karena karakteristiknya bisa dilakukan dengan teknologi yang tidak terlalu tinggi
Sektor kehutanan juga mampu menyerap karbon dan sekaligus menjadi sebuah tantangan di dunia internasional. Sebagaimana kita ketahui seperti di negara-negara maju, itu kesusahan mereduksi emisinya karena di sektor kehutanannya terbatas.
"Kita merupakan tiga negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia bersama Brazil dan Kongo," terang pria yang pernah menjabat Kepala Dishut Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut.
Baca juga: Kalteng Putra uji coba dengan tim lokal jelang hadapi Persipal Palu
Baca juga: Kalteng Putra uji coba dengan tim lokal jelang hadapi Persipal Palu
Sektretaris tim Indonesia's FOLU Net sink 2030 itu juga menambahkan, dalam tujuh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya telah menunjukkan langkah-langkah korektif dan progresif. Angka deforestasi Indonesia turun pada level terendah sepanjang sejarah Indonesia pada 2019/2020 sebesar 115.500 hektare, atau hampir 90 persen turun dari 1,09 juta hektare pada 2014/2015.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya, Doni Sri Putra mengatakan tujuan Workshop II ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap Draft Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah disiapkan Oleh Tim Ahli dari UGM, UPR dan UMP dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/ PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia FoLU Net Sink 2030.
"Rencana Operasional (RO) dan luasan terkait kegiatan FOLU Net Sink 2030 di Kalteng seluas 12.404.349 hektare yang meliputi Pencegahan Deforestasi di Lahan Mineral seluas 1.405.933 hektare, Pencegahan Deforestasi di Lahan Gambut seluas 515.207 hektare, Pencegahan Deforestasi Konsesi seluas 77.122 hektare, Pembangunan Hutan Tanaman seluas 131.313 hektare, Pengayaan Hutan Alam seluas 553.053 hektare, Penerapan Reduce Impact Logging Carbon (RIL-C) seluas 521.297 hektare.
Baca juga: OJK Kalteng manfaatkan Simolek untuk memperkuat edukasi keuangan masyarakat
Baca juga: OJK Kalteng manfaatkan Simolek untuk memperkuat edukasi keuangan masyarakat
Selanjutnya, Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi seluas 1.891.395 hektare, Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi seluas 654.104 hektare, Pengelolaan Tata Air Gambut Seluas 218.101 hektare, Pelaksanaan Restorasi Gambut seluas 1.047.887 hektare, Perlindungan Areal Konservasi Tinggi seluas 5.341.182 hektare, dan Pengelolaan Mangrove seluas 47.750 hektare.
Doni menambahkan, rencana operasional ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten, pemegang izin kehutanan, pemegang izin HGU Perkebunan, Kelompok Masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Ia berharap, dokumen rencana kerja FOLU Net Sink 2030 nantinya dapat menjadi acuan dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalteng dalam melaksanakan pengelolaan hutan serta diharapkan segala upaya dalam mitigasi perubahan iklim akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bencana alam di masa yang akan datang.
Baca juga: Pemprov Kalteng upayakan FOLU Net Sink bisa diimplementasikan masyarakat
Baca juga: 'Kalimantan Tengah Menanam' dukung suksesnya Indonesia Folu Net Sink 2030
Baca juga: Pemprov Kalteng upayakan FOLU Net Sink bisa diimplementasikan masyarakat
Baca juga: 'Kalimantan Tengah Menanam' dukung suksesnya Indonesia Folu Net Sink 2030
