Kuala Kapuas (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Thosibae Limin, meminta pemerintah kabupaten memeriksa dan mendata kembali penerima bantuan sosial, menyusul banyak keluhan warga kurang mampu tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM).
"Kita cukup prihatin juga yang disampaikan para Ketua RT/RW di Kelurahan Selat Hulu, banyak warganya kurang mampu tidak menerima BLT BBM ini," kata Thosibae Limin di Kuala Kapuas, Senin.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, untuk melakukan pengecekan kebenaran kabar tersebut. Perlu dipastikan warga yang benar-benar layak menerima untuk dapat dimasukkan dalam daftar penerima BLT subsidi BBM tersebut.
Wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan pemilihan Kapuas I yang meliputi Kecamatan Selat ini, mengaku setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah dampak kenaikan BBM bersubsidi yang disikapi melalui bantuan langsung tunai.
Menurutnya, arahan itu bagian dari solusi yang dirumuskan pusat pasca kenaikan harga BBM subsidi. Ia berpesan, verifikasi dan validasi data penerima bantuan harus dilakukan mulai tingkat Rukun Tetangga (RT), kelurahan/desa, hingga kecamatan.
Baca juga: Warga tidak mampu di Kapuas keluhkan tidak mendapat BLT BBM
Selain itu, ia juga meminta PT Pos Indonesia dan pemerintah daerah setempat, bisa berkoordinasi untuk memastikan data penerima ke Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal tersebut perlu dilakukan supaya BLT yang diberikan betul-betul tepat sasaran bagi penerimanya, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
“Harus tepat sasaran. Kan yang terkena imbasnya itu masyarakat. Dengan kenaikan BBM ini tentu membuat harga lain naik,” katanya.
Ia juga meminta agar Pemkab Kapuas, bisa melakukan operasi pasar. Tujuannya agar tidak ada pedagang yang bermain mata dengan menaikkan harga seenaknya. Ia juga meminta agar harga eceran tertinggi bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Penindakan tegas juga perlu dilakukan, kita paham pedagang pasti cari untung. Tapi jangan terlalu berlebihan,” demikian Thosibae Limin.
Baca juga: BLT BBM di Kapuas mulai disalurkan untuk 18.880 KPM
Baca juga: Ratusan warga Kapuas tuntut pemerataan pembangunan
Baca juga: DPRD Kapuas tindaklanjuti tuntutan HMI tolak kenaikan harga BBM
Pemkab Kapuas diminta data warga kurang mampu tidak dapat BLT
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Thosibae Limin. ANTARA/All Ikhwan
