Pejabat Thailand melihat langsung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kobar
Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Gubernur Surat Thani Negara Thailand Suthipong Klai-udom bersama 20 orang delegasi, berkunjung dan melihat langsung praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan milik kelompok petani di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Kunjungan pejabat dan delegasi Provinsi Surat Thani di Negara Thailand itu karena tertarik mempelajari model sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi yang saat ini sedang berproses di Kobar, kata Camat Pangkalan Lada Robby Setiawan yang dikutip dari mmc.kotawaringinbaratkab.go.id di Palangka Raya, Kamis..
"Mereka juga mempelajari terkait Internal Control System (ICS) pada Asosiasi Petani Lestari Kelapa Sawit (APLKS) di Kobar," tambahnya.
Kecamatan Pangkalan Lada merupakan salah satu wilayah yang mengawali program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Di mana ISPO dan RSPO itu bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, yang memiliki legalitas dan ramah lingkungan.
Baca juga: Dishub Kobar: Pembangunan Bandara Sabuai terkendala pembebasan lahan
Robby mengatakan lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebagai petani dan pekebun kelapa sawit. Hal itulah yang mendasari pemerintah daerah di Kobar sangat memberikan perhatian serius terhadap kelapa sawit, khususnya yang merupakan milik masyarakat.
"Harapan saya mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Surat Thani Thailand bisa mengambil hal-hal positif dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada," kata Robby.
Hadir dalam penyambutan dan pendampingan rombongan Wakil Gubernur Surat Thani Thailand di Desa Pandu Senjaya, yakni perwakilan Bappeda, Kapolsek Pangkalan Lada, Ketua APLKS Kobar, Kepala Desa Pandu Senjaya dan Tim Yayasan INOBU.
Baca juga: Berikut alasan Pemkab Kobar belum bisa tarik retribusi TKA
Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kobar rutin bagikan 5.000 bibit cabai rawit
Baca juga: Pemkab Kobar rilis logo resmi Hari Jadi ke-63
Kunjungan pejabat dan delegasi Provinsi Surat Thani di Negara Thailand itu karena tertarik mempelajari model sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi yang saat ini sedang berproses di Kobar, kata Camat Pangkalan Lada Robby Setiawan yang dikutip dari mmc.kotawaringinbaratkab.go.id di Palangka Raya, Kamis..
"Mereka juga mempelajari terkait Internal Control System (ICS) pada Asosiasi Petani Lestari Kelapa Sawit (APLKS) di Kobar," tambahnya.
Kecamatan Pangkalan Lada merupakan salah satu wilayah yang mengawali program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Di mana ISPO dan RSPO itu bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, yang memiliki legalitas dan ramah lingkungan.
Baca juga: Dishub Kobar: Pembangunan Bandara Sabuai terkendala pembebasan lahan
Robby mengatakan lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebagai petani dan pekebun kelapa sawit. Hal itulah yang mendasari pemerintah daerah di Kobar sangat memberikan perhatian serius terhadap kelapa sawit, khususnya yang merupakan milik masyarakat.
"Harapan saya mudah-mudahan Pemerintah Provinsi Surat Thani Thailand bisa mengambil hal-hal positif dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kecamatan Pangkalan Lada," kata Robby.
Hadir dalam penyambutan dan pendampingan rombongan Wakil Gubernur Surat Thani Thailand di Desa Pandu Senjaya, yakni perwakilan Bappeda, Kapolsek Pangkalan Lada, Ketua APLKS Kobar, Kepala Desa Pandu Senjaya dan Tim Yayasan INOBU.
Baca juga: Berikut alasan Pemkab Kobar belum bisa tarik retribusi TKA
Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan Kobar rutin bagikan 5.000 bibit cabai rawit
Baca juga: Pemkab Kobar rilis logo resmi Hari Jadi ke-63