Sosialisasi terkait stunting harus dilakukan hingga ke pelosok Kalteng

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III membidangi Kesehatan dan Pendidikan DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kota, agar lebih menggencarkan sosialisasi dampak negatif stunting kepada masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok.

Dampak negatif stunting terhadap pertumbuhan anak dan cara mencegah atau mengatasinya belum terlalu diketahui oleh masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok, kata Duwel di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.

"Jadi, kalau ingin Kalteng benar-benar bebas stunting, maka penanganan dan sosialisasinya harus lebih dioptimalkan hingga ke pelosok provinsi ini," ucapnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu pun mencontohkan tingginya kasus atau angka stunting di Desa Tumbang Langgah. Di mana posisi desa tersebut termasuk wilayah pelosok di Kabupaten Gunung Mas, dan relatif sulit dijangkau karena tidak didukung infrastruktur memadai.

Duwel mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan reses ke Desa Tumbang Langgah. Dalam reses itu, terlihat bagaimana kondisi infrastruktur jalan rusak parah dan sulit untuk dilalui. Bahkan, informasi dari masyarakat setempat, sosialisasi maupun penanganan stunting di desa tersebut masih minim.

"Itu yang membuat kasus ataupun angka stunting di Desa Tumbang Langgah menjadi tertinggi di Kalteng. Jadi, kami minta pemda, baik provinsi maupun kabupaten setempat, memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting di desa tersebut," kata dia.

Baca juga: Kenaikan dianggap wajar, perusahaan di Kalteng wajib laksanakan UMP 2023

Menurut mantan Bupati Katingan itu, pencegahan dan penanganan stunting juga memerlukan ketersediaan akses, baik itu infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan, air bersih dan lainnya. Sebab, tanpa dukungan akses tersebut, masyarakat akan kesulitan mendapatkan pemahaman maupun program dari pemerintah terkait upaya mencegah stunting.

Dia mengatakan, pencegahan stunting memang lebih menitikberatkan pada ketersediaan gizi dari mulai ibu mengandung dan menyusui, serta bayi sejak dilahirkan hingga berumur 2 tahun. Namun, tanpa adanya pemahaman yang benar dari ibu dan dukungan suami terkait pemberian gizi tersebut, justru akan memberatkan perekonomian.

"Padahal pemenuhan gizi ibu dan bayi tidak harus mahal, bahkan cenderung tersedia di desa-desa. Tetapi karena kurangnya pengetahuan terkait pemenuhan gizi tersebut, membuat seorang ibu dan suaminya tidak menganggap penting dalam mencegah bayi mengalami stunting. Ini yang perlu diperhatikan pemda di Kalteng," demikian Duwel.

Baca juga: Sebanyak 10 raperda jadi prioritas Bapemperda DPRD Kalteng tahun 2023

Baca juga: DPRD Kalteng: Gencarkan sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan penyimpangan seksual

Baca juga: Cegah pencurian, DPRD Kalteng minta CCTV dipasang di jalan layang Bukit Rawi