Kasongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menyebut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mengurangi dan mencegah konflik sengketa pertanahan.
"Kami sangat mendukung program PTSL yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," kata Bupati Katingan Sakariyas di Kasongan, Senin.
Dia mengatakan, belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadi sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).
Oleh sebab itu pihaknya sangat mendukung program tersebut yang juga mempermudah pemerintah daerah melakukan penataan kota. Harapannya, PSTL akan terus berlanjut sampai seluruh bidang tanah di Katingan ini bersertifikat.
“Sudah sepatutnya kita bersyukur dengan adanya program strategis nasional PTSL ini, karena sangat membantu masyarakat dalam hal legalitas kepemilikan tanah melalui sertifikasi tanah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Katingan M Zubaidi Noor mengatakan, PTSL merupakan program prioritas nasional untuk menanggulangi permasalahan lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini.
Baca juga: Alokasi DD dan ADD Katingan 2023 naik Rp9,9 miliar
Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.
"Sejak 2017 sampai dengan 2022 pelaksanaan program PSTL di Katingan telah menerbitkan sertifikat sebanyak 22 ribu lebih bidang atau lengkapnya 22,216 bidang," ujarnya.
Dia menyampaikan Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mencanangkan program Gemapatas atau Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas sebanyak satu juta patok bidang tanah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Pelaksanaannya dilakukan oleh kantor wilayah provinsi, kabupaten/kota ATR/BPN bersama-sama pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat pemilik tanah. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan PTSL terintegrasi 2023.
Penetapan dan pemasangan tanda batas patok bidang tanah harus sudah ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga berbatas. Batas bidang tanah yang dipasang tanda batas patok menjadi salah satu persyaratan PTSL.
"Dengan adanya pencanangan Gemapatas diharapkan para pemilik tanah, baik perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintahan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga batas-batas tanahnya secara pasti, sehingga memberikan kepastian terkait batas-batas dan letak tanahnya," demikian M Zubaidi Noor.
Baca juga: Bupati Katingan apresiasi dedikasi tokoh KaltengTT Suan
Bupati Katingan sebut PTSL cegah konflik pertanahan
Bupati Katingan Sakariyas (empat kiri) didampingi Kepala Kantor ATR/BPN Katingan M Zubaidi Noor (kiri) menyerahkan sertifikat kepada warga pemilik tanah dalam acara pencanangan program Gemapatas serentak se-Indonesia di Balai Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Jumat, (3/2/2023). (ANTARA/HO-ATR/BPN Katingan)
