Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin meminta agar setiap pemerintah kabupaten dan kota aktif melakukan langkah-langkah dalam pengendalian inflasi di daerah.
Dalam rakor pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat melalui konferensi video di Palangka Raya, Senin, Kementerian Dalam Negeri merilis sebanyak 173 pemda belum melakukan upaya konkret yang empat di antaranya adalah Kapuas, Sukamara, Seruyan dan Murung Raya.
"Kita tidak ingin (pemprov) sebagai pemadam kebakaran, mereka yang tidak berbuat, kita yang sepertinya sibuk. Ini mereka harus sinergi, ada empat kabupaten tadi kan. Ini yang harus kita pertegas ulang bahwa ini tugas kita bersama," jelasnya.
Adapun inflasi di Kalimantan Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 (yoy) adalah sebesar 5,93 persen, yang merupakan gabungan dua kota IHK yakni Palangka Raya dan Sampit.
Kemudian dalam rakor tersebut juga disampaikan sejumlah komoditas dengan potensi kenaikan tertinggi pada minggu pertama Maret 2023 berdasarkan data SP2KP Kemendag di luar 90 kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
Baca juga: DPUPR Kalteng: Pembangunan Bundaran Besar ditarget selesai akhir 2023
Di antaranya pada 10 kabupaten dan kota dengan potensi kenaikan harga minyak goreng tertinggi, salah satunya merupakan Kotawaringin Barat.
Menanggapi hal itu, Sekda Nuryakin memastikan pemerintah provinsi akan segera melakukan rapat untuk memastikan hal tersebut.
"Nanti akan kita pastikan, pada Rabu disampaikan laporan ke Pemerintah Pusat terhadap ketersediaan stok pangan yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga nanti antisipasinya cepat," ucapnya.
Sementara itu, dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian mengharapkan setiap kepala daerah harus memperkuat kerja sama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas.
Baca juga: Diskominfosantik Kalteng dukung BNNP optimalkan P4GN
Sekda Kalteng minta kabupaten dan kota aktif dalam pengendalian inflasi
Selain itu juga menjalin koordinasi untuk menangani berbagai hambatan atau kendala moda trasnportasi barang/jasa yang ada di lapangan. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
