Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi Keuangan dan Pemerintahan Y Freddy Ering menyebut, sekalipun sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dialokasikan ke sektor infrastruktur, namun tetap belum mampu memperbaiki dan membangun secara keseluruhan.
Sampai sekarang ini pun masih ada infrastruktur jalan maupun jembatan di provinsi yang kondisinya belum 100 persen mantap dan hanya mampu menahan beban 10 ton ke bawah, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Selasa.
"Bahkan, harus kita akui masih ada jalan-jalan yang perlu pembenahan. Padahal 50 sampai 60 persen APBD Kalteng itu peruntukannya ke sektor infrastruktur," ungkap dia.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menyarankan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bersama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalteng, serta seluruh lapisan masyarakat, dapat bersama-sama menyuarakan kondisi infrastruktur di provinsi terluas di Indonesia ini ke pemerintah pusat.
Freddy Ering mengatakan pemda dengan dukungan anggota DPR RI dari Kalteng, dapat menjajaki sekaligus menjalin komunikasi secara intens ke pemerintah pusat, agar dibantu membiayai perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di provinsi ini yang sifatnya strategis serta banyak dilintasi oleh masyarakat.
"Kalteng ini luas, bahkan provinsi terluas di Indonesia. Jadi, dengan besaran APBD yang ada, perbaikan infrastruktur, baik jalan, jembatan dan irigasi, tentunya sangat kurang. Itulah kenapa perlu ada bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN," kata dia.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng segera teruskan aspirasi dokter ke DPR RI
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu, viralnya di media sosial kondisi jalan di Provinsi Lampung dapat menjadi pelajaran berharga bagi Kalteng. Sebab, bukan tidak mungkin terjadi juga di Kalteng apabila melihat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh wilayah di provinsi ini.
Dia mengakui bahwa viralnya itu membuat pemerintah akan mengucurkan anggaran yang relatif besar untuk memperbaiki infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten hingga desa di Provinsi Lampung. Namun, nama pemerintah daerah menjadi kurang baik di mata masyarakat di seluruh Indonesia.
"Pemda di Kalteng harus menjelaskan juga ke masyarakat bagaimana kemampuan dan keterbatasan APBD yang kita miliki. Sembari pemda di Kalteng didukung DPR RI meminta pusat membantu memperbaiki infrastruktur di provinsi ini," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Legislator Kalteng minta pemda tetap fokus perkuat ketahanan pangan
Baca juga: Mampu bersaing, Pemda se-Kalteng diminta optimalkan promosi objek wisata
Baca juga: Waket II DPRD Kalteng minta pemda bersinergi dan saling mendukung
DPRD Kalteng: APBD belum mampu penuhi perbaiki infrastruktur
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering. ANTARA/Jaya WM.
