DPRD Kalteng minta program stunting dipantau dan dievaluasi

id Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD kalteng, kalteng, Kalimantan Te

DPRD Kalteng minta program stunting dipantau dan dievaluasi

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah saat monitoring stunting di Kabupaten Murung Raya, baru-baru ini. ANTARA/HO-Dokumentasi Siti Nafsiah.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi Kesehatan Siti Nafsiah menyarankan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar memantau sekaligus mengevaluasi berbagai program pencegahan dan penanggulangan stunting yang telah maupun sedang dilaksanakan.

Permintaan tersebut karena hasil monitoring yang telah dilakukan ternyata masih ada beberapa daerah prevalensi stunting mengalami peningkatan, kata Nafsiah di Palangka Raya, kemarin.

"Tetapi ada juga daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi, bisa menurun secara signifikan. Itulah kenapa kami minta program stunting dievaluasi," tambahnya.

Berdasarkan data diterima Komisi III DPRD Kalteng, prevalensi stunting yang mengalami penurunan signifikan yakni, Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Barito Timur.
 Sementara yang mengalami peningkatan diantaranya, Kabupaten Murung Raya, Barito Selatan dan Seruyan.

Nafsiah mengakui bahwa pada umumnya program atau kegiatan terkait stunting, mayoritas berasal dari pemerintah pusat dan bersifat rutin dan tahunan. Hanya, informasi yang diterima pihaknya ketika melakukan monitoring, ada juga beberapa daerah menganggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.

"Sekarang ini tinggal bagaimana program dari pusat bisa dikolaborasikan dengan daerah. Bisa juga membuat inovasi, baik itu berupa pembuatan aplikasi, membentuk komunitas maupun kelas-kelas edukasi, dan lainnya. Di mana semua itu berujung pada menekan angka stunting," ucapnya.

Baca juga: DPRD Kalteng minta pengerjaan jalan ke Palabuhan Bahaur dipercepat

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng itu mengatakan bahwa saran untuk pembuatan aplikasi itu, karena pihaknya mendapat informasi selama ini pendataan belum dilakukan secara terpadu. Kondisi itu membuat balita yang mengalami stunting belum dapat teridentifikasi secara jelas dan pasti.

"Sampai sekarang ini datanya masih berupa gambaran umum, tidak berdasarkan by name by address balita stunting. Itulah pentingnya ada aplikasi. Tetapi memang, terpenting dari semua itu, perlu dipantau dan dievaluasi berbagai program dan kegiatan yang telah dan sedang dilakukan terkait stunting," demikian Nafsiah.

Baca juga: Legislator Kalteng anggap larangan ekspor bauksit mentah menguntungkan

Baca juga: DPRD Kalteng: Pemda harus terus perbaharui kebutuhan daging saat hari besar

Baca juga: Penting bagi daerah, Waket DPRD Kalteng turut hadiri GTTGN di Lampung