Buntok (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Deddy Winarwan mengatakan tentang tiga tujuan otonomi daerah yang ingin dicapai.
"Tujuan yang pertama dari otonomi daerah itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya di Buntok, Senin.
Dikatakannya, tujuan tersebut sangat mulia dan untuk mencapainya tidaklah mudah, karena memerlukan proses dan prosesnya melalui tujuan kedua dan tujuan ketiga dari tujuan otonomi daerah.
"Hal itu sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," ucap Deddy Winarwan.
Adapun tujuan otonomi daerah kedua dalam mewujudkan tujuan pertamanya itu yakni dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan untuk kualitas pelayanan publik ini harus bisa terukur dengan data yang akurat.
"Sebagai salah satu contohnya melalui inovasi multimedia center, layanan call center Itah Lapor dan layanan sistem informasi dukcapil untuk semua yang berbasis android ini," terangnya.
Sedangkan tujuan ketiga dari otonomi daerah itu yakni meningkatkan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah ini, kita harus berpikir inovatif dan berpikir maju ke depannya.
Baca juga: Pemkab Barsel luncurkan tiga inovasi guna tingkatkan pelayanan masyarakat
Ia juga mencontohkan, di Barito Selatan memiliki potensi perikanan, karena ada sungai dan danaunya. Pada sektor perikanan dan pariwisatanya bisa dikembangkan untuk menambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Kemudian kata Deddy Winarwan, seperti di Desa Danau Ganting, Kecamatan Dusun Selatan itu ada banyak rumah lanting pada sungai dan danau.
"Apabila dipoles dengan baik dan dibangun restoran ditengah sungai serta dibuat paket wisata murah, tentunya akan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.
Memang menurut dia, untuk diawal tidak menghasilkan PAD yang besar, namun hal itu merupakan bagian dari proses dalam mengembangkannya.
"Ayo kita semua untuk bersama-sama memajukan daerah ini, sebab kalau bukan kita, siapa lagi, dan kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi," kata Deddy Winarwan.
Selain itu ia juga mengatakan, dalam setiap mengeluarkan sebuah kebijakan, harus ada dasar hukumnya guna melindungi dan menjadi kepastian hukum.
"Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, maka mari kita menyusun dasar hukumnya bersama DPRD agar kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku," demikian Deddy Winarwan.
Baca juga: Pemkab Barito Selatan lakukan 10 langkah percepatan penanganan KLB rabies
Baca juga: Legislator Barsel dorong peningkatan PADes melalui DD dan ADD
Baca juga: DPRD Barsel apresiasi langkah pemkab terus berdayakan UMKM
