Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 hingga per 31 Juli.
"Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Juli 2024 mencapai Rp5.565,2 miliar atau 48,2 persen," kata Kanwil DJPb Kalteng Wawan Juswanto di Palangka Raya, Kamis.
Capaian tersebut dari tahun ke tahun atau year on year (yoy) mengalami kenaikkan Rp215 miliar atau 4,0 persen yang dipicu penerimaan PBB meningkat sangat signifikan sebesar Rp333,3 miliar atau 177,6 persen (yoy).
Kondisi ini mampu mengcover kontraksi pada penerimaan PPh Non Migas yang turun Rp298,2 miliar (-10,8 persen, yoy) akibat penurunan PPh Pasal 25/29 Badan dan penurunan Bea Keluar sebesar Rp36,0 miliar (-20,1 persen, yoy) akibat penurunan kinerja komoditas unggulan Kalteng berupa CPO dan turunannya.
Selain PBB, Penerimaan PPN juga meningkat Rp198,7 miliar (11,5 persen, yoy) didorong tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11 persen.
Kemudian Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp45,7 miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp9,6 miliar.
Sedangkan, Pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Penyediaan Barang dan Jasa kepada masyarakat sebesar Rp73,6 miliar turun -8,2 persen (yoy) oleh satker BLU yaitu Universitas Palangka Raya, Rumkit Bhayangkara Palangka Raya, dan Poltekes Palangka Raya.
PNBP Kekayaan Negara yang meliputi PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang telah mencapai Rp14,9 miliar (101,4 persen) atau tumbuh 76,2 persen (yoy) Per 31 Juli 2024.
Baca juga: Lapas Sampit raih dua penghargaan hasil evaluasi kinerja
Baca juga: Lapas Sampit raih dua penghargaan hasil evaluasi kinerja
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Juli 2024 mencapai Rp15.495,5 miliar (50,9 persen) atau tumbuh Rp1.606,8 miliar (11,6 persen, yoy).
Realisasi Belanja K/L mencapai Rp3.651,3 miliar (51,3 persen)
yang sekitar 30,61 persen dari Belanja K/L atau Rp1.117,7 miliar digunakan untuk berbagai hal, di antaranya Perlindungan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Pendidikan untuk Program Dikdasmen dari BOS Kemenag, serta lainnya.
"APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi risiko global volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik," jelasnya.
