Pemkab Kotim pertanyakan DBH sawit turun drastis

id Pemkab Kotim pertanyakan DBHsawit turun drastis, kalteng, Sampit, kotim, Kotawaringin Timur, pemkab Kotim, ekonomi

Pemkab Kotim pertanyakan DBH sawit turun drastis

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Ramadansyah. ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Dana bagi hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit yang mengalami penurunan pada 2025 menjadi pertanyaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terlebih selisihnya mencapai 61 persen dibanding 2024.

“Beberapa waktu lalu kami menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait DBH dan pada 2025 ini DBH sawit kita hanya Rp16 miliar. Kami tidak tahu kenapa bisa turun drastis karena itu dari kementerian langsung,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah di Sampit, Jumat.

Ia menyampaikan, Kotim pertama kali menerima DBH sawit pada 2023 dengan nilai Rp46 miliar, kemudian pada 2024 Rp41 miliar dan informasi terakhir dari Kementerian Keuangan DBH sawit Kotim pada 2025 hanya Rp16 miliar.

Hal ini cukup disayangkan, mengingat perjuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar bisa langsung masuk ke daerah cukup sulit dan panjang.

Namun, baru tahun ketiga sejak DBH sawit disalurkan ke pemerintah daerah sudah terjadi penurunan yang cukup drastis.

Sementara penyebab penurunan drastis DBH sawit tersebut belum diketahui dan saat ini Pemkab Kotim tengah berupaya meminta keterangan dari kementerian terkait hal tersebut.

“Kami sedang proses mempertanyakan hal itu, apakah karena harga CPO yang turun atau ada variabel dalam DBH sawit ini yang berubah, karena itu kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kotim rekonstruksi 178 jalan dan 42 gang selama 2024

Ramadan melanjutkan, penurunan DBH sawit yang diterima Kotim ini tentunya akan berdampak pada program yang dijalankan menggunakan dana tersebut. Sesuai peruntukannya, 80-90 persen DBH sawit digunakan infrastruktur.

“Semakin besar DBH sawit yang diterima maka semakin banyak atau besar program infrastruktur yang bisa dilaksanakan, sebaliknya semakin berkurang DBH sawit maka pembangunan yang bersumber dari dana itu akan berkurang juga,” pungkasnya.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, bahwa penurunan DBH sawit berdampak pada program infrastruktur.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dapat lebih banyak dana, lalu tahun ini berkurang maka tentu berdampak pada infrastruktur,” sebutnya

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa visi misi Bupati Kotim Halikinnor dan Wakil Bupati Kotim Irawati di antaranya memprioritaskan bidang infrastruktur, khususnya konektivitas jalan dan penanganan banjir.

Oleh karena itu, walaupun penerimaan DBH sawit pada 2025 ini tidak sesuai harapan atau mengalami penurunan drastis, maka program infrastruktur tetap bisa dijalankan dengan menggunakan dana dari sumber lainnya.

“Penurunan DBH sawit itu bisa kita isi dengan dana dari lain, karena sumber dana dalam APBD itu ada banyak, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan DBH lainnya,” demikian Mentana.

Baca juga: Pemkab Kotim komitmen tuntaskan penanganan kesulitan air bersih

Baca juga: Pemkab Kotim bangun dermaga permudah bongkar muat hasil tangkapan nelayan

Baca juga: Santri terduga pelaku asusila di Kotim ditetapkan sebagai tersangka