Sampit (ANTARA) - Setelah pandemi COVID-19 pada periode pertama memimpin, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor dan Irawati dihadapkan dengan tantangan baru di awal periode kedua, yakni efisiensi anggaran.
“Saya ingat pada periode pertama begitu dilantik kami berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan kali ini begitu dilantik kami akan dihadapkan dengan efisiensi anggaran,” ucap Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030 sekaligus pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2021-2026 di gedung DPRD setempat.
Setelah menjabat pada periode 2021-2026, meskipun masa jabatannya dipangkas karena adanya kebijakan Pilkada serentak 2024, Halikinnor dan Irawati kembali terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotim periode 2025-2030.
Dalam dua periode ada saja tantangan di setiap awal kepemimpinan pasangan kepala daerah yang dijuluki Harati ini. Setelah pandemi COVID-19 pada awal periode pertama, Halikinnor menyebut efisiensi anggaran akan menjadi tantangan pihaknya di periode kedua.
Hal ini sehubungan dengan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, bertujuan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Jadi memang kita secara nasional itu penghematan anggaran, sehingga dilaksanakan efisiensi. Bukan hanya pemerintah kabupaten tapi juga provinsi hingga ke pusat diadakan efisiensi anggaran oleh Presiden dan kita tentu juga akan mengikuti itu,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi anggaran itu pun sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Kementerian Keuangan memangkas anggaran transfer ke daerah mulai tahun ini. Khususnya, untuk Kotim nilai anggaran yang dipangkas sejauh ini mencapai Rp141 miliar.
Pemangkasan anggaran ini tentu berdampak pada program dan kegiatan yang sebelumnya telah disusun oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, Halikinnor menyebut perlu dilakukan penyesuaian ulang.
Baca juga: Disnakertrans Kotim bantu pulangkan belasan pekerja asal Karawang
Pihaknya akan memetakan kembali program dan kegiatan yang dinilai sangat urgen atau prioritas, sedangkan kegiatan yang bersifat seremonial, rapat, sosialisasi hingga perjalanan dinas yang tidak begitu diperlukan akan ditiadakan dalam rangka efisiensi anggaran.
“Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu akan kami tiadakan untuk penghematan, sehingga anggaran kita yang terbatas itu betul-betul menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.
Halikinnor menegaskan, anggaran yang berkaitan dengan hak pegawai akan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa diganggu gugat. Pihaknya lebih memilih menunda kegiatan fisik dibandingkan memangkas anggaran gaji pegawai.
Selain itu, program infrastruktur tetap menjadi prioritas, terutama di daerah-daerah yang sudah sangat membutuhkan tetap akan dilaksanakan.
Sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode kedua, tentu pihaknya juga memiliki visi-misi atau janji kampanye yang perlu ditepati kepada masyarakat. Halikinnor pun berkomitmen untuk tetap melaksanakan visi-misi itu meski adanya efisiensi anggaran.
Sikap optimisme ini tak lepas dari pengalamannya ketika memimpin di periode pertama. Awal hingga pertengahan periode pertama pihaknya dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat hampir semua program dan kegiatan pemerintah stagnan.
Kendati demikian pandemi COVID-19 itu bisa pihaknya lalui dengan cukup baik. Sedangkan, ia menilai pada efisiensi anggaran kondisinya masih lebih baik, karena program dan kegiatan pemerintah masih bisa berjalan walaupun perlu berbagai penyesuaian.
“Kami juga akan berkolaborasi dengan DPRD untuk mewujudkan visi-misi tersebut. Untuk memilah mana yang sangat urgen dan pengaruhnya besar bagi kesejahteraan masyarakat itu yang kami utamakan,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Potensi industri hilir Kotim dilirik investor luar negeri
Baca juga: Pengembangan kerajinan rotan di Kotim terkendala rendahnya minat warga
Baca juga: DPRD Kotim umumkan penetapan dan pemberhentian kepala daerah
