Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
"Hal ini karena potensi pajak yang tergali selama ini saya nilai masih sekitar 60 persen dari segala potensi yang ada di Kalimantan Tengah," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia menilai, masih ada peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak.
Dengan demikian, pembangunan daerah di Kalimantan Tengah semakin kuat dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
"Memang potensi kita besar, cuman yang baru bisa di gali baru 60 persen. Memang dalam hal ini pemerintah mengalami berbagai kendala. Namun kalau dikomunikasikan bersama, saya rasa kita bisa mencari jalan keluarnya," ucapnya.
Muhajirin juga mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah, pemerintah daerah menghadapi sejumlah kendala dalam menggali potensi pajak secara optimal.
Baca juga: DPRD Kalteng minta medsos jadi sarana edukasi dan pengembangan kreativitas
Salah satunya kendala yang kini tengah dihadapi, yakni kurangnya sinergi antara dinas terkait dalam memastikan kepatuhan wajib pajak.
"Bapenda tidak bisa bekerja sendiri. Dinas yang berwenang mengeluarkan izin juga harus memastikan para pengusaha patuh dalam membayar pajak. Mereka yang menerbitkan izin seharusnya lebih menekankan kepatuhan terhadap kewajiban pajak," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini juga mengungkapkan, pihaknya sebagai mitra pemerintah daerah akan berkoordinasi bersama Polda Kalteng dan Samsat guna meningkatkan pengawasan serta kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, Komisi I DPRD Kalteng secara rutin mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
"Jadi fokus kami dari komisi I soal peningkatan pendapatan daerah. Sebagus apa pun rencana pembangunan, kalau anggarannya tidak tersedia, tentu sulit direalisasikan," demikian Muhajirin.
Baca juga: DPRD Kalteng yakini efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar
Baca juga: DPRD Palangka Raya pantau dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan di Disdukcapil
Baca juga: Pemerataan tenaga kesehatan di Mandau Talawang dapat jadi perhatian Pemkab Kapuas
