Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 guna menentukan prioritas pembangunan dan hal-hal yang mempengaruhi perubahan kebijakan.
“Ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita semua untuk mendiskusikan bersama, apa yang menjadi fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim Alang Arianto di Sampit, Rabu.
Alang mewakili Bupati Kotim Halikinnor membuka konsultasi publik rancangan awal RKPD 2026 yang dilaksanakan di Aula Sei Mentaya, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.
Kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal di Kotim, sehingga bisa saling memberikan masukan dan saran dalam penyusunan RKPD sesuai dengan peran masing-masing.
Ia menjelaskan, RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun.
Kegiatan ini juga tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa, kelurahan dan kecamatan yang sebelumnya dilaksanakan agar bisa disinkronisasikan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah pada 2026.
“Terlebih dalam penyusunan RKPD kali ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama, berkaitan dengan fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas nasional,” sebutnya.
Baca juga: 268 Pelajar Kotim bersaing menjadi anggota paskibraka
Ada delapan fokus perubahan kebijakan pembangunan daerah itu, yakni penguatan sumber daya manusia meliputi pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di daerah.
Kemudian, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, dukungan swasembada pangan, dan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mengacu pada isu strategis di atas serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berpedoman pada RPJMD Kotim, maka tema pembangunan 2026 adalah Penguatan Fondasi Transformasi Habaring Hurung Miar dan Maju dengan Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana untuk Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Pertanian, Industri dan Jasa.
Tema ini akan menjadi fokus pembangunan Kotim pada 2026 yang akan disinergikan dan dipadukan dengan sektor-sektor lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan dan sektor lainnya.
Tema ini memiliki semangat untuk membangun infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa / kelurahan secara berkelanjutan sebagai komponen utama dalam membuka aksesibilitas dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Disamping itu pembangunan infrastruktur ini juga akan didukung dengan penguatan ketahanan pangan sebagai unsur terpenting dalam menjaga kecukupan pangan bagi masyarakat dan dalam upaya mengendalikan laju inflasi.
Untuk itu melalui forum konsultasi publik ini pemerintah daerah sangat mengharapkan saran dan masukan dari seluruh peserta guna merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2026.
“Agar bisa menyempurnakan rancangan awal RKPD Kotim 2026 yang lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah,” demikian Alang.
Baca juga: DPRD Kotim desak penyelesaian HGU untuk optimalkan BPHTB
Baca juga: Disdik Kotim dorong penyelesaian kasus dugaan guru pukul murid secara damai
Baca juga: Generasi muda Kotim dilibatkan dalam upaya antisipasi hoaks
