Jakarta (ANTARA
News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan
pemerintah pusat dan daerah akan mengikuti rekomendasi dari Dewan
Pengupahan soal penetapan nilai dan kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP).
"Intinya, gubernur, menteri harus mengacu kepada rekomendasi Dewan
Pengupahan. Jangan ada tambahan lagi karena sering terjadi, karena
demonstrasi dan lainnya yang akhirnya ditambah," kata Hatta usai Rapat
Koordinasi tentang UMP di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian,
Jakarta, Kamis.
Menurut Hatta, kenaikan UMP yang demikian akan membuat industri
tidak mampu membayar upah dan berujung pada pemutusan hubungan kerja
(PHK).
"Industri banyak yang tidak kuat seperti tahun lalu, padahal sudah 40 persen tetap saja harus naik inflasi plus," katanya.
Dia mengatakan kenaikan UMP 2014 akan berdasarkan inflasi plus, yakni lima hingga 10 persen.
"Kenaikan inflasi ini harus otomatis. Setiap tahun sejatinya memang
ada kenaikan sekurang-kurangnya di atas inflasi," katanya.
Dia juga menjelaskan kenaikan UMP dilakukan berdasarkan tiga aspek
yakni kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi dan
produktivitas.
"Tidak boleh lagi ada yang menentukan KHL berdasarkan masing-masing
survei, sehingga Dewan Pengupahan menentukan KHL berdasarkan survei
BPS," katanya.
"Dalam situasi ekonomi seperti ini, kita harus menjaga perusahaan tetap jalan dan pekerja juga jalan jangan sampai lay off (pemberhentian)," katanya.
Berita Terkait
Alfian Mawardi ingin ikuti jejak orang tuanya membangun Kapuas
Jumat, 17 Mei 2024 20:18 Wib
Peserta diminta lebih serius ikuti PBK tahap II Palangka Raya
Jumat, 17 Mei 2024 16:43 Wib
Gunung Mas ikuti delapan lomba pada FBIM 2024
Jumat, 17 Mei 2024 15:58 Wib
Pemkab Kobar kirimkan 173 orang ikuti FBIM 2024
Kamis, 16 Mei 2024 6:41 Wib
Hadapi Pilkada Murung Raya, Akhmad Tafruji-Pujo Sarwono ikuti jalur perseorangan
Senin, 13 Mei 2024 16:12 Wib
Kontingen Barito Utara ikuti 26 cabang lomba FBIM 2024
Senin, 13 Mei 2024 6:33 Wib
Legsilator Barut apresiasi empat siswa ikuti seleksi Paskibraka Kalteng
Sabtu, 11 Mei 2024 7:22 Wib
Siap ikuti Pilkada 2024, Edy Pratowo ingin lebih banyak berbuat untuk Kalteng
Kamis, 9 Mei 2024 11:13 Wib