Legislator Nilai Integrasi Sapi-Sawit Perlu Penanganan Serius

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rudianur menilai program integrasi sapi dan perkebunan sawit perlu penanganan yang lebih serius lagi oleh pemerintah daerah.

"Integrasi sapi-sawit merupakan salah satu program pemerintah Kotawaringin Timur dalam pemenuhan kebutuhan dan swasembada daging. Untuk itu program ini butuh perhatian serius agar cita-cita pemerintah daerah bisa terwujud," katanya di Sampit, Jumat.

Menurut Rudianur, program integrasi sapi-sawit sudah berjalan tiga tahun terakhir, namun belum menunjukkan ada perkembangan yang membanggakan.

"Saya harap pemerintah daerah mengevaluasi program itu kendala dan letak kelemahannya di mana," katanya.

Rudianur mengatakan, dari segi potensi areal perkebunan sawit untuk pengembangan sapi sangat menjanjikan karena pada umumnya di areal perkebunan sawit ketersediaan pakan cukup melimpah, baik rumput maupun limbah seperti ampas penggilingan buah sawit.

"Dorongan dari DPRD Kotawaringin Timur sudah sejak tiga tahun lalu.?Namun sampai kini belum kelihatan sepertinya," ucapnya.

Rudianur sangat mendukung program pemerintah daerah tersebut, karena areal perkebunan sawit memiliki peluang besar untuk mengembangkan ternak sapi. Selain lahan yang tersedia cukup luas, ketersediaan akan pakan sapi juga melimpah.

Integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi perlu dilakukan karena melalui program itulah rencana swasembada daging bisa tercapai.

"Selain untuk mencapai target rencana swasembada daging, integrasi perkebunan sawit dengan sapi juga untuk menekan harga daging sapi di pasaran yang selama ini terus naik," katanya.

Tingginya harga daging sapi di Kotawaringin Timur berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Sampai sekarang Kotawaringin Timur masih tergantung daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, dan harganya menjadi mahal. Namun jika integrasi kebun sawit dengan sapi bisa terlaksana maka harga daging sapi bisa ditekan.

"Banyak cara untuk melaksanakan integrasi sawit dengan sapi. Salah satunya menyinergikan program pemerintah dengan peraturan daerah tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Dan, apabila nantinya diperlukan, DPRD siap mendukung membantu pembiayaan dari APBD," demikian Rudianur.