Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan penentuan zonasi serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di provinsi ini harus dilakukan secara terpadu dan transparan.
Peringatan itu karena dalam merencanakan dan menentukan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat lintas sektoral, kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng HM Rizal di Palangka Raya, Kamis.
"Jadi, kalau dilakukan secara terpadu dan transparan, zonasi wilayah yang telah ditentukan memiliki kepastian hukum bagi tiap penggunaan atau pemanfaatan sumber daya pesisir, terutama oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar," tambahnya.
Meski mengingatkan, Fraksi Golkar dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2018-2038 untuk dibahas selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Tapi kami tetap mengharapkan ada tanggapan, penjelasan dan jawaban dari Gubernur Kalteng terkait permintaan itu. Kami kan menyampaikannya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu," kata Rizal.
Selain itu Fraksi Golkar juga menyoroti masalah nilai tukar petani (NTP) Kalteng yang cenderung mengalami penurunan, khususnya di bulan Juni-Juli 2018. Di mana pada bulan tersebut NTP Kalteng turun 1,19 poin yang dipengaruhi oleh menurunnya, nilai tukar sub sektor tanaman perkebunan rakyat, perikanan, tanaman pangan, dan peternakan.
Anggota Komisi D DPRD Kalteng itu mengatakan, disorotinya permasalahan tersebut karena dalam bidang pertanian secara umum, mampu menyerap tenaga kerja lebih 50 persen dari jumlah penduduk. Untuk itu, permasalahan NTP tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemprov Kalteng.
"Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin mengetahui bagaimana cara Pemprov Kalteng menyelesaikan permasalahan NTP tidak lagi turun. Itu penting dijelaskan agar DPRD dan masyarakat Kalteng bisa tahu serta ikut berperan membantu," demikian Rizal.
Fraksi Golkar ingatkan pengelolaan pesisir Kalteng harus terpadu
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Rizal. (Foto AntaraKalteng/Jaya W Manurung)
Tapi kami tetap mengharapkan ada tanggapan, penjelasan dan jawaban dari Gubernur Kalteng terkait permintaan itu. Kami kan menyampaikannya dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu
