Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertekad kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.
"Pemprov Kalteng berhasil meraih WTP selama empat tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2014-2017. Untuk itu kami harapkan capaian ini dipertahankan pada tahun 2018," kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail di Palangka Raya, Selasa.
Diperlukan kerjasama serta perhatian semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar proaktif menyelesaikan laporan keuangan serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
Hal tersebut sebagai tindaklanjut terhadap apa saja yang menjadi koreksi dari tim review. Barulah kemudian pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) segera melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.
Ia meminta, semua pimpinan OPD segera menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Inspektorat Kalteng.
"Kami juga meminta tim review LKPD melakukan pendampingan kepada setiap OPD, baik saat penyusunan laporan maupun pemeriksaan," ungkapnya.
Sesuai tahapannya, LKPD disusun PPKD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh OPD. Semuanya dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang dihasilkan dari sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai.
Pada tahapan selanjutnya, Inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangan. Hasilnya akan menjadi dasar pertimbangan kepala daerah membuat pernyataan tanggung jawab sebagai lampiran LKPD.
"Setelah itu barulah kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalteng yang berada di Palangka Raya," ungkapnya.
Habib berpesan, agar hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, agar WTP tidak hanya diraih oleh Pemprov Kalteng namun juga Pemkab ataupun Pemkot terhadap LKPD tahun 2018.
Berita Terkait
Pemkab Barito Utara serahkan LKPD 2023 unaudited kepada BPK
Minggu, 5 Mei 2024 6:52 Wib
Asisten I akui BPK RI audit terperinci laporan keuangan Pemkab Bartim TA 2023
Rabu, 17 April 2024 16:59 Wib
Pemkab Kobar serahkan LKPD kepada BPK RI
Sabtu, 16 Maret 2024 6:53 Wib
Pemkab Seruyan dilaksanakan Exit Meeting bersama BPK RI
Rabu, 28 Februari 2024 6:43 Wib
Pemkab Barut adakan entry meeting bersama BPK RI Kalteng
Selasa, 30 Januari 2024 17:28 Wib
Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 17:11 Wib
Ketua DPRD harapkan Barito Utara raih WTP kesepuluh
Sabtu, 20 Januari 2024 6:25 Wib
Pj Bupati Barito Utara terima LHP dengan tujuan tertentu BPK RI
Selasa, 16 Januari 2024 20:31 Wib