"Kami memang pendosa," kata Kanwil BPN Kalteng

id provinsi kalimantan tengah,kalteng,bpn kalteng,kanwil bpn kalteng,pelopor

Kanwil BPN Kalteng Pelopor saat buka puasa bersama di Palangka Raya, Rabu (16/5/2019) malam. (Foto Antara Kalteng/Anwar Pandiangan)

BPN Kota Palangka Raya dan BPN Kotawaringin Timur menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi itu. Dua tempat itu dipilih karena sering menjadi 'biang kerok' masalah tanah di Kalteng
Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah Pelopor tidak membantah sekaligus membenarkan, terkait berbagai pandangan negatif dari masyarakat terhadap instansi yang dipimpinnya.

"Saya tidak perlu malu-malu menyatakan, ya kami memang pendosa. Tapi kami berniat benar-benar dan tidak akan mengulangi lagi," kata Pelopor bertemu wartawan usai melakukan buka puasa bersama di Palangka Raya, Rabu malam.

Dia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk insan pers membantu dirinya mengawasi dan membenahi berbagai permasalahan serta pelayanan yang sering terjadi di BPN se-Kalteng.

Pelopor mengatakan pihaknya telah mencanangkan seluruh BPN di provinsi Kalteng mulai tahun 2019, harus mempersiapkan dan melaksanakan berbagai langkah-langkah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

"BPN Kota Palangka Raya dan BPN Kotawaringin Timur menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi itu. Dua tempat itu dipilih karena sering menjadi 'biang kerok' masalah tanah di Kalteng," beber dia.

Adapun bentuk reformasi yang ingin dicapai BPN se-Kalteng yakni wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). 

Baca juga: Pejabat eselon IV dan V BPN Kalteng akan dievaluasi enam bulan

Pelopor mengakui dua WBK dan WBBM itu bukan hal mudah untuk direalisasikan. Hal itu disebabkan berbagai permasalahan pelayanan yang terjadi selama ini di BPN se-Kalteng.

"Semua proses yang berkaitan dengan pertanahan di BPN se-Kalteng, harus berjalan sesuai dengan standar operasional pemerintahan," tegas dia.

Selain memperbaiki pelayanan dan birokrasi di BPN seluruh Kalteng, Kanwil BPN Kalteng itu juga mengaku sedang berupaya membersihka' mafia tanah. Sebab, hasil dari pantauan dirinya, terindikasi di provinsi ini masih banyak mafia tanah.

"Kami mempunya tim anti mafia tanah yang pimpinannya langsung dari Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Di tingkat Provinsi hingga kabupaten kota juga ada tim itu. Pimpinannya tentu dari dua unsur itu," kata Pelopor.

Baca juga: Kecewa realisasi PTSL rendah, DPRD berencana panggil BPN Kalteng

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar