Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah dua kali berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pemindahan ibu kota negara, setelah menyiapkan lahan sekitar 62 ribu hektare di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang lokasinya sudah dkunjungi Presiden Joko Widodo.
“Lokasi Bukit Soeharto sebagai calon ibu kota negara telah disurvei oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian kami sudah dua kali koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kesiapan kita menjadi ibu kota negara,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Zairin Zain di Samarinda, Kamis.
Hal itu dikatakan Zairin saat ditemui setelah menghadiri open house dengan Gubernur Kaltim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.
Ia menceritakan bahwa dua kali pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk meyakinkan tentang kesiapan Kaltim menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta, seiring wacana pemindahan ibu kota yang akan dimulai pembangunannya tahun 2020, sehingga tahun ini harus dipastikan daerah mana yang ditunjuk.
Baca juga: Kalsel siapkan 300 ribu hektare untuk dukung lokasi pemindahan ibu kota
Hingga saat ini hanya ada dua provinsi yang menjadi calon kuat menjadi ibu kota negara, yakni Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim. Terkait dengan itu, maka Kaltim melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kesiapannya agar provinsi ini bisa ditetapkan sebagai ibu kota negara.
“Kami sudah dua kali memaparkan kondisi Kaltim dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa Kaltim siap menjadi ibu kota negara, namun sampai sekarang memang belum ada kepastian penunjukan. Kita tunggu keputusan pusat. Kita berharap Kaltim yang ditunjuk sebagai ibu kota negara,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat untuk menentukan wilayah yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta, sehingga berdasarkan syarta ini, maka Kaltim merupakan wilayah yang dinilai tepat.
Tiga syarat itu berdasarkan hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni ibu kota yang baru harus dekat dengan akses bandara internasional, dekat dengan pelabuhan laut, dan aman dari bencana alam baik gempa bumi, tsunami maupun banjir.
Baca juga: 15 juta orang butuh rumah baru, apabila pemindahan ibu kota di Kalteng terealisasi
Dari syarat-syarat tersebut, maka Bukit Soeharto yang masuk Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ini strategis karena diapit oleh dua bandara besar, dekat dengan pelabuhan laut yang berfungsi untuk mempercepat akses pembangunan.
Dua bandara itu adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Sepinggan, Balikpapan. Kemudian Bandara APT Pranoto di Samarinda Utara, Kota Samarinda.
Berikutnya di Balikpapan ada dua pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Karingau yang merupakan pelabuhan ekspor, kemudian Pelabuhan Semayang yang merupakan pelabuhan untuk kapal penumpang. Bahkan Samarinda pun ada dua pelabuhan, yakni khusus kargo dan pelabuhan khusus penumpang.
Dari sisi keamanan pun kawasan ini sudah memilikinya karena tidak ada tsunami, gempa bumi, tidak ada gunung aktif. Bahkan jalan tol Balikpapan-Samarinda pun segera rampung sehingga menjadi modal untuk percepatan akses transportasi.
Baca juga: Jokowi sebut lahan di Gunung Mas paling siap untuk ibu kota baru pemerintahan
Kaltim terus berkoordinasi bahas pemindahan ibu kota
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Bukit Soeharto pada 7 Mei 2019, terkai rencana pemindahan ibu kota negara. (Ist)
