DPRD apresiasi keseriusan pemda se-Kalteng realisasikan PTSP

id Ketua DPRD Kalteng,Wiyatno,Kalteng,PTSP di Kalteng,DPRD Kalteng

DPRD apresiasi keseriusan pemda se-Kalteng realisasikan PTSP

Ketua DPRD Kalteng Wiyatno (kiri dua) bersama Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyaksikan penandatangan kepala daerah dalam menyelenggarakan PTSP saat rapat koordinasi pimpinan daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP prima se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng yang berupaya keras merealisasikan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu terkait perizinan.

Pendelegasian proses dan penandatangan perizinan dan nonperizinan dari Gubernur Kalteng kepada Kepala Dinas juga patut diapresiasi, kata  Wiyatno usai menghadiri rapat koordinasi pimpinan daerah dalam rangka penyelenggaraan PTSP prima se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis.

"Semoga dengan semua yang telah dan akan dilakukan pemprov maupun kabupaten/kota se-Kalteng, bisa membuat proses perizinan dan nonperizinan menjadi lebih baik dan transparan," tambahnya.

Selain mengapresiasi, Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu juga berharap, berbagai tantangan dalam menyelenggarakan PTSP segera ditanggulangi pemprov maupun kabupaten/kota.

Dia mengaku mendapat informasi sarana dan prasarana, baik itu perkantoran, sistem layanan daring (dalam jaringan) dan ketersediaan jaringan internet dalam menyelenggarakan PTSP belum terlalu memadai.

"Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD maupun APBD, sampai sekarang ini belum optimal. Berbagai tantangan itu perlu disikapi dan diatasi," kata Wiyatno.

Baca juga: Tingkatkan kualitas APBD, DPRD Kalteng kunker ke Jabar

Pria yang menjabat Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan masalah pendelegasian kewenangan proses dan penandatangan perizinan dan nonperizinan dari kepala daerah kepada Kepala Dinas.

Dia mengatakan data dari pemprov baru ada tujuh dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng mencapai 100 persen mendelegasikan, empat sebesar 75 persen, satu sekitar 50 persen, dan satu dikisaran 25-50 persen, dan satu lagi benar-benar dibawah 25 persen.

"Kabupaten yang di bawah 25 persen itu Sukamara. Kami berharap itu dibenahi dan bisa mengikuti kabupaten lainnya," demikian Wiyatno.

Baca juga: Penyediaan anggaran Pilkada Kalteng dan Kotim jangan berganda

Baca juga: HUT ke-58 Bank Kalteng momentum 'go internasional', kata Ketua DPRD Kalteng

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar