Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta agar jajaran penyidik lebih selektif dalam menentukan penahanan terhadap tersangka.
Kebijakan ini dibuat untuk mendukung upaya Pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adisaputra di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
"Petunjuk dari Kapolri berkaitan dengan penanganan tindak pidana di tengah wabah corona, bahwa jajaran kepolisian diminta selektif dan secara khusus yang berhubungan dengan penentuan penahanan dalam proses penyidikan dijadikan sebagai upaya paling terakhir. Artinya, penyidik (diminta) untuk tidak mudah melakukan penahanan," kata Kombes Asep.
Asep juga menjelaskan bahwa hal tersebut penting untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjalankan jaga jarak fisik dan mengurangi kepadatan di dalam rutan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
"Agar tidak terjadi kepadatan jumlah tahanan yang berada di rumah tahanan kepolisian dan dalam rangka melaksanakan physical distancing," katanya.
Ia menambahkan bahwa penahanan tersangka dalam proses penyidikan merupakan upaya paling terakhir yang dapat dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Namun demikian, Asep menegaskan penyidikan kasus-kasus pidana harus tetap berjalan.
"Upaya yang dikedepankan adalah proses penyelesaian hukum secara normatif. Namun tetap mempertimbangkan sifat dari tindak pidana dan situasi yang ada saat ini," katanya.
Berita Terkait
Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan resmi jadi Kapolda Kalsel
Jumat, 29 November 2024 19:59 Wib
Dirjen Kemenag RI buka kongres nasional Pemuda Katolik Kemenag RI di Palangka Raya
Kamis, 24 Oktober 2024 22:18 Wib
Pelantikan presiden dan wakil presiden dipastikan berjalan aman
Kamis, 10 Oktober 2024 20:39 Wib
Buronan China pelaku investasi fiktif terhenti di sistem "autogate" Indonesia
Kamis, 10 Oktober 2024 20:33 Wib
Dirjen Imigrasi: 7.614 WNA telah dicekal hingga 22 September 2024
Kamis, 26 September 2024 16:30 Wib
Kemenkumham luncurkan wajah baru paspor sebagai kado ulang tahun RI
Senin, 19 Agustus 2024 21:55 Wib
Dirjen HAM sebut larangan Paskibraka berhijab tidak sesuai nilai Pancasila
Kamis, 15 Agustus 2024 18:12 Wib
Sekretaris Ditjenim: Waspada penipuan nomor kontak palsu di laman Google Maps Kanim
Selasa, 13 Agustus 2024 13:45 Wib