Tokoh pemuda Kalteng sebut 'new normal' harus terukur

Palangka Raya (ANTARA) - Adanya rencana penerapan 'new normal' atau prosedur standar pola hidup baru di Kota Palangka Raya dan beberapa daerah lainnya, mendapat sorotan dari salah satu tokoh pemuda di Kalimantan Tengah yaitu Heru Hidayat.

"Sebaiknya rencana penerapan new normal harus dikaji secara mendalam dengan kajian ilmiah dan lebih pada substansi penyelesaian secara terukur, terstruktur dan teratur," katanya saat dihubungi dari Palangka Raya, Kamis.

Apalagi menurut data Gugus Tugas COVID-19 Kalteng per 27 Mei 2020, tepatnya pukul 15.00 WIB, terjadi penambahan sehingga positif berjumlah 329 kasus, terdiri dari 155 dalam perawatan, 157 sembuh dan 17 meninggal. Pasien dalam pengawasan (PDP) 64 orang dan orang dalam pantauan (ODP) 221 orang.

Sedangkan khusus untuk Palangka Raya yang akan menerapkan new normal, berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 Kalteng tersebut, ada sebanyak 95 pasien positif, terdiri dari 41 dalam perawatan, 51 sembuh dan 3 meninggal.

"Untuk itu, minimal ada enam poin yang harus diantisipasi dan disiapkan secara terukur, terstruktur dan teratur oleh pemerintah daerah," ungkap aktivis sosial dan kemanusian tersebut.

Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta susun rencana aksi 'new normal'

Baca juga: Opini - Habits menjadi bagian new normal COVID-19

Pertama, new normal sebaiknya memang pada saat pandemi mulai terkendali, tingkat pertambahan kasus yang rendah dan tingkat penularan yang rendah. Sehingga fokus menambah tingkat kesembuhan pasien COVID-19 dan terus mengurangi jumlah pasien positif di masyarakat.

Artinya kurva harus dalam kondisi minimal melandai terlebih dulu. Jika perlu, dilakukan rumusan untuk mengukur tingkat penularan yang disusun para ahli epidemiologi atau disebut "reproduction number", menjadi indikator keberhasilan penanganan Covid-19 saat awal, sekarang dan prediksinya.

Kedua, kemampuan data dan pemetaan yang akurat/detail dalam sebaran dan penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat. Diperlukan tes yang masif, sehingga angka dan pola sebarannya terukur dan memudahkan pemetaan (mapping) dan tata laksana. Maka diperlukan ketersedian alat rapid test yang cukup dan tingkat akurasi yang teruji, serta tes swab.

Baca juga: Menag: Rumah ibadah dibuka kembali dengan menaati protokol 'new normal'

Baca juga: Ini 7 provinsi terindikasi siap terapkan 'new normal'

Ketiga, sosialisasi dan pelibatan para pihak secara masif seperti tokoh masyarakat, pemuda dan jejaring rukun tetangga dalam penerapan protokol kesehatan. Sangat penting melakukan komunikasi intensif, sosialisasi ke tokoh masyarakat, hingga menjadikan mereka sebagai role model/duta/speaker.

Jejaring RT ini penting, sebab diperlukan model penanganan COVID-19 berbasis masyarakat. Antisipasi orang tanpa gejala (OTG) atau gejala minimalis dan pelibatan masyarakat, agar memahami isolasi mandiri serta gotong royang lingkungan masyarakat. Mencegah berarti upaya deteksi dini harus kuat dan terkontrol dengan baik.

"Keempat, tentang regulasi, jaminan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, serta ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil pada saat new normal," ungkapnya.

Baca juga: PBS perkebunan di Kalteng cenderung siap terapkan kerja ala 'new normal'

Baca juga: Mahfud MD: 'new normal' masih sebatas wacana

Kelima, kesiapan layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung, apabila terjadi lonjakan masyarakat yang terkena COVID-19. Daya dukung alat pelindung diri (APD) dan lainnya, sampai tingkatan puskesmas.

Keenam, harus ada terobosan dan pola pengelolaan anggaran secara efektif, efisien dan transparan oleh pemerintah daerah.

Menurut Heru, apabila keenam poin tersebut dilakukan oleh pemda bersama para pihak terkait, maka akan menambah kepercayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya menumbuhkan kembali sektor perekonomian, dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

"Begitu pula, bagi tenaga kesehatan akan sangat terbantu apabila ada upaya maksimal dari pemda dalam penanganan, pencegahan dan penyediaan fasilitas kesehatan," jelas pria yang pernah menjadi Anggota DPRD Kalteng itu.

Baca juga: Palangka Raya siap melaksanakan 'new normal'

Baca juga: Psikolog: Proses adaptasi 'new normal' bisa pengaruhi kesehatan mental

Memang diantara tantangannya menurut Heru, yaitu ketika kemampuan anggaran yang belum sepenuhnya siap pada pemda, akan menjadi beban tersendiri bagi para kepala daerah dan jajarannya untuk bisa mengelola dan melakukan terobosan.

Hal ini harus dilakukan sebagai bagian dari antisipasi menghadapi kondisi pandemi COVID-19 apabila berlangsung lama. Meski demikian, tentu semua pihak berharap agar pandemi ini segera berakhir.

Ia yang juga Ketua Umum PKS Kalteng ini memberi apresiasi, kepada semua pihak yang terus berupaya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah, tetap konsisten untuk bisa memprioritaskan mengenai keselamatan setiap warganya.

"Pemerintah harus melakukan terobosan untuk terus peduli kepada tenaga kesehatan dan masyarakat yang sangat rentan terdampak pandemi COVID-19," katanya.

Baca juga: Jelang 'new normal', pemerintah siapkan protokol di berbagai bidang aktivitas masyarakat

Baca juga: Di era 'new normal', industri wisata harus terapkan protokol kesehatan