Legislator Kotim ajak masyarakat awasi netralitas pemerintah

Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, H Ary Dewar mengajak masyarakat ikut mengawasi setiap tahapan pemilu kepala daerah untuk mencegah kecurangan, termasuk kemungkinan aparatur pemerintah yang tidak netral.

"Kita lihat indikasi ketidaknetralan itu memang ada. Makanya masyarakat juga harus ikut mengawasi. Pemerintah harus netral dan tidak boleh memihak kepada pasangan calon manapun," kata Ary Dewar di Sampit, Kamis.

Ary mengatakan, pemerintah tidak hanya terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga aparatur pemerintah desa. Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan selama mereka dalam kapasitas sebagai aparatur pemerintahan.

Netralitas pemerintah sangat rawan dilanggar. Tidak hanya dalam tindakan oknumnya yang terlibat politik praktis, tetapi juga bisa dalam bentuk penggunaan anggaran kegiatan yang cenderung menguntungkan atau diarahkan untuk pasangan calon tertentu.

Politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyarankan aparatur pemerintahan lebih baik fokus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat, terlebih pandemi COVID-19 saat ini menimbulkan dampak yang luas terhadap hampir semua sektor kehidupan sehingga diperlukan solusi pemerintah dalam membantu masyarakat.

Baca juga: Memperkenalkan sejarah Sampit bisa melalui lukisan

Jika pemerintah maupun oknum aparaturnya tidak netral maka akan merugikan semua pihak. Selain merugikan pasangan calon lainnya, tindakan itu juga merugikan masyarakat karena otomatis berpengaruh tidak baik terhadap kinerja oknum ASN tersebut dalam melayani masyarakat.

Masyarakat diimbau tidak takut melaporkan jika mengetahui ada dugaan ketidaknetralan pemerintah atau oknum aparaturnya. Masyarakat jangan membiarkan kecurangan terjadi karena akan berdampak  terhadap kualitas pilkada.

Ary juga meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi lebih ketat dan berani bertindak jika ada indikasi netralitas telah dilanggar oleh aparatur pemerintah. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemilu kepala daerah ini berlangsung aman, lancar, jujur, adil dan berkualitas.

"Jangan selalu berlindung di balik alasan sulitnya membuktikan. Kalau diawasi benar-benar, saya yakin kalau ada pelanggaran pasti akan bisa dibuktikan secara jelas sehingga harus ditindak tegas," demikian Ary Dewar.

Baca juga: DPRD Kotim sarankan pemkab jangan buru-buru mengaktifkan pembelajaran tatap muka

Baca juga: Waspada, pasien COVID-19 meninggal dunia di Kotim terus bertambah